BKKBN Kalteng terapkan zona integritas bebas korupsi

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"BKKBN Kalteng terus mendorong peningkatan kualitas layanan. Salah satunya dengan menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Mhd Irzal di Palangka Raya, Jumat.

Penerapan zona integritas bebas korupsi itu juga semakin meneguhkan BKKBN Kalteng dalam mewadahi pembentukan karakter dan budaya bagi SDM berintegritas sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi.

"Penerapan zona integritas wilayah bebas korupsi ini juga sebagai terobosan dalam pembentukan karakter dan dukungan bagi sumber daya ASN dalam mencegah dan mendeteksi sedini mungkin potensi tindak korupsi," kata Irzal di kantor BKKBN Kalteng.

Pria yang sebelumnya bertugas di Kantor Perwakilan BKKBN Jambi itu menambahkan perwujudan zona integritas wilayah bebas korupsi ini juga harus ada komitmen bersama baik pimpinan maupun seluruh karyawan yang ada.

"Semua elemen harus turut terlibat dalam reformasi birokrasi dan menularkan semangat melayani dan memberikan fasilitas dan kepuasan kepada publik melalui berbagai program pelayanan yang diberikan," katanya.

Seluruh unit kerja di BKKBN juga harus mampu menciptakan program yang menyentuh masyarakat sehingga mereka merasa dekat dengan BKKBN. Monitoring dan evaluasi program juga harus dilakukan menyeluruh, berkala, dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka menyukseskan program zona integritas wilayah bebas korupsi di BKKBN Kalteng juga harus didukung dengan kemampuan manajemen media selaku pihak yang mampu menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas.

"Komitmen penerapan ZIWBK ini juga akan diperkuat dengan pemasangan billboard tentang ZIWBK di halaman kantor BKKBN Kalteng serta penambahan suara 'jangan korupsi' usai pegawai melaksanakan absensi kehadiran," katanya.

Sebagai bentuk komitmen untuk tidak korupsi, sebelumnya Irzal bersama Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo beserta sejumlah pejabatnya serta Kepala BKKBN tingkat provinsi juga telah menyepakati fakta integritas dengan cap jempol darah dan tanda tangan.

Di sisi lain, Irzal mengatakan bahwa penilaian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKKKBN 2019 melalui "Quality Assurance" (QA), SPIP BKKBN 2019 sudah di level 3,2 atau masuk dalam rahap terdefinisi. Angka itu berada di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2014-2019 di level 3.