Menhan: TNI Tidak Semata Pelangggar HAM

Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, TNI tidak bisa dilihat sebagai pelanggar HAM semata, karena tugasnya sebagai penyelenggara pertahanan negara yang bertugas mengamankan serta menjaga kedaulatan negara.

"Peran TNI sebagai penyelenggara negara yang mengamankan kedaulatan negara, harus dilihat secara utuh, bukan dipukul rata sebagai pelanggar HAM berat karena dia tentara," katanya usai Seminar Nasional HAM dan Pertahanan Negara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, tentara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan negara atas nama keselamatan bangsa. Ada dua tafsir, yakni kekerasan yang dilakukan pelanggar HAM berat dan kekerasan negara yang sah.

"Hak kekerasan negara dimiliki TNI dan itu sah untuk mengamankan kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara, melawan kekerasan yang dilakukan pribadi atau kelompok tertentu," tutur Juwono.

Menhan menegaskan, berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang melibatkan anggota TNI, merupakan kasus anekdotal sesuai dimensi waktu yang tidak dilakukan secara sistematik, tidak disengaja dan bukan merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru.

Semisal kasus Talangsari. Kasus terjadi, karena ada sekelompok orang yang ingin mengubah dasar negara dan karenanya TNI sebagai penyelenggara pertahanan negara, penjaga dan pengamanan kedaulatan negara, melakukan tindakan sesuai perannya.

Tetapi, dalam kasus tersebut seorang perwira menengah dan perwira pertama TNI dibunuh oleh kelompok tersebut. Atas dasar itu, maka TNI bisa melakukan tindakan kekerasan guna melawan tindakan kekerasan pribadi atau kelompok atas nama keselamatan bangsa dan negara, dalam hal ini penggantian dasar negara oleh kelompk tersebut.

"Harus dilihat konteks waktu dan peristiwanya," ujar Juwono menegaskan.

Hal senada diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi yang mengatakan, TNI tidak bisa menjadi `stake holder` yang harus tunduk pada ketentuan HAM karena TNI juga bisa menjadi korban pelanggaran HAM.

Ia mengatakan, sebuah peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika dilakukan secara sistematis, meluas dan merupakan bagian dari kebijakan negara atau organisasional.

"Sepanjang itu tidak terbukti, maka tidak termasuk pelanggaran HAM berat tetapi pelanggaran pidana biasa. Jadi, jangan dipaksakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh TNI. Kita juga harus sportif," ujarnya.(*)