Kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan IndonesiaJakarta (ANTARA) - Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan yang tepat untuk memperluas masyarakat kelas menengahnya, sehingga dapat terus melakukan berbagai pembangunan.
“Kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi,” kata World Bank Acting Country Director untuk Indonesia Rolande Pryce dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden sambut gembira laporan Bank Dunia
Menurut laporan Bank Dunia yang berjudul "Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class", perluasan kelas menengah dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pemerataan kesejahteraan juga meningkat.
Berdasarkan laporan tersebut, selama 15 tahun terakhir Indonesia telah mampu membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10 persen.
Tak hanya itu, Indonesia juga mengalami pertumbuhan pada kelas menengahnya yaitu dari tujuh persen menjadi 20 persen dari total penduduk, sehingga kini ada 52 juta orang Indonesia masuk dalam kelompok tersebut.
Di sisi lain, kebijakan yang tepat tetap dibutuhkan untuk mendorong 115 juta orang atau 45 persen penduduk Indonesia agar dapat menjadi kelas menengah sebab mereka telah keluar dari garis kemiskinan namun belum mencapai tingkat ekonomi yang aman.
Rolande menuturkan bagi kelompok itu kemungkinan naik ke status ekonomi yang lebih tinggi sama besarnya dengan kemungkinan turun ke bawah sehingga berbagai kebijakan yang baik perlu untuk memperluas pergerakan mereka.
“Permintaan dari kelas menengah dapat mendorong pertumbuhan karena mereka adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebutkan kebijakan tersebut dapat berupa penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, upah yang lebih baik, sistem pendidikan yang kuat dan berkualitas, serta jaminan kesehatan yang bersifat universal.
“Hal itu akan memerlukan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur,” kata Rolande.
Sementara itu, World Bank Regional Director for Equitable Growth, Finance, and Institutions Hassan Zaman mengatakan perluasan akses jaminan sosial perlu untuk melindungi pekerja dari guncangan kesehatan yang akan mengurangi keuntungan ekonomi jika tidak ditangani.
“Memperluas kelas menengah memerlukan berbagai reformasi untuk meningkatkan lingkungan usaha sehingga sistem perlindungan sosial perlu untuk memberi dukungan bila ada guncangan,” kata Hassan.
Hassan juga menuturkan pemerintah harus melakukan penguatan kebijakan terkait pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan oleh para wajib pajak (WP) sehingga dapat memperluas basis pajak melalui penambahan penerimaan baru dari kelas menengah itu.
“Negara akan memperoleh partisipasi warga melalui layanan umum yang diberikan seperti berkontribusi dengan membayar pajak,” ujarnya.
Baca juga: Bank Dunia tunjuk Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Pelaksana
Baca juga: Bank Dunia turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
