Pembangunan kereta gantung Rinjani harus sejahterakan masyarakat

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Mori Hanafi, mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB rencana pembangunan kereta gantung yang akan mengambil latar Taman Nasional Gunung Rinjani harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya dari keberadaan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia itu.

"Saya melihat ide pembangunan kereta gantung ini bagus karena tidak semua orang bisa naik Rinjani, tapi perlu juga kita pikirkan nasib jasa porter, tour guide (pramuwisata), warung - warung makan yang bergantung dari gunung itu, ketika nanti kereta gantung tersebut jadi terealisasi," ujarnya di Mataram, Kamis.

Selain terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, rencana pembangunan kereta gantung tersebut, menurut politisi Gerindra itu, juga harus memikirkan keberlangsungan ekosistem lingkungan di sekitar kawasan, termasuk kehidupan satwa - satwa liar sekitar.

"Jadi jangan sampai pembangunan itu tidak memikirkan dampak lingkungannya," tegas Mori menyikapi polemik di masyarakat NTB terkait rencana pembangunan kereta gantung dengan mengambil latar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tersebut.

Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima itu, juga menambahkan selain faktor lingkungan, ekonomi masyarakat dan hidup satwa liar. Perlu juga diingat dan diperhatikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan juga investor pembangunan, adalah bagaimana faktor keselamatan ketika nantinya kereta gantung itu jadi terwujud. Karena bagaimanapun, Lombok merupakan daerah gempa, di mana pada tahun 2018, Lombok di dalamnya khususnya kawasan Rinjani pernah menjadi salah satu daerah yang terdampak gempa bumi parah.

"Perlu di ingat ini kan wacana kereta gantung ini diusahakan terealisasi pada 2021 karena ingin mengambil momen MotoGP. Padahal kalau yang kita lihat dari contoh luar negeri untuk studi kelayakan saja kereta gantung itu butuh waktu dua tahun, apakah ini sudah dipikirkan juga. Sehingga sebelum ini terlaksana kami mendorong perlu ada kajian dan studi kelayakan yang mendalam sebelum itu dibangun," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukarom menegaskan rencana pembangunan kereta gantung dengan mengambil latar TNGR di Lombok, NTB berada di luar kawasan konservasi.

"Pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti kawasan TNGR. Melainkan di luar kawasan konservasi Rinjani," tegasnya.

Ia mengatakan, pembangunan kereta gantung oleh PT Indonesia Lombok Resort itu, nantinya akan membentang sepanjang 10 kilometer dengan mengambil lokasi utama di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara, seluruh lintasannya masuk dalam kawasan hutan lindung dan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

"Jadi kawasannya itu masih di hutan lindung dan Tahura, belum masuk kawasan Rinjani yang selama ini dipersoalkan," ujar Madani.

Selain itu, Madani Mukarom, juga menegaskan lintasan kereta gantung tidak akan melewati jalur pendakian yang biasanya dipakai para pendaki ketika akan menuju ke Pelawangan Sembalun, Pelawangan Senaru, Danau Segara Anak maupun Puncak Rinjani.

"Lintasan kereta gantung ini di luar jalur traking yang sering dipakai para pendaki selama ini, sehingga pengunjung yang menaiki kereta gantung hanya melihat danau dan puncak Rinjani dari kejauhan. Jadi pembangunan kereta gantung ini bukan ingin merebut jalur pendakian, mengambil lahannporter ataupun masuk kawasan Rinjani," katanya.