Jamkesmas Terbatas Bukti Layanan Kesehatan Pemerintah Minim

Medan (ANTARA News) - Masih banyak masyarakat miskin yang berobat di RSU Pirngadi Medan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), sehingga untuk mendapat pelayanan kesehatan harus menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah kota Medan membuat Program Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (PPK-MS) untuk menampung warga di daerah itu yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas dengan sasaran sebanyak 500 ribu jiwa yang dikelola PT.Takaful, kata Pj Walikota Medan, H. Afifuddin Lubis di Medan, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya ketika menerima kunjungan kerja anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas) yang dimpimpin Deputi Menko Kesra Bidang Sosial dan Perumahan Rakyat Dr. Adang Setiana.

Padahal, menurut Lubis, untuk pelaksanaan pelayanan Jamkesmas, yang kuotanya mencapai sebanyak 412.249 jiwa.

Dari pertemuan antara anggota Dewan Jamsosnas dengan Walikota Medan beserta instansi terkait lainnya terungkap dari jumlah penduduk kota Medan sebesar 2.067.288 jiwa sebanyak 7,77 persen penduduknya miskin, dan sebesar 19,86 persen belum dilindungi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Berdasarkan data dari 2.067.288 jiwa penduduk kota Medan sebanyak 80,14 persen terjaring oleh JPK, diantaranya 28,14 persen diselenggarakan oleh PT Askes, 26,38 persen diselenggarakan Pt Jamsostek beserta asuransi lainnya termasuk Jamkesmas, dan 25 persen oleh PPK-MS

Bahkan, pemerintaah daerah dalam melaksanakan programnya berdasarkan peraturan yang dipedomani, sedangkan dalam pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat perlu adanya regulasi tata cara mengelola kesehatan, karena ini sangat penting agar supaya terlaksana dengan baik dan tidak ada warga yang merasa terabaikan.

Program jaminan sosial yang dilaksanakan di kota Medan secara umum berjalan lancar, seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) melalui PT Pos Indonesia, penyaluran beras miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan, kata Lubis.

Deputi Menko Kesra bidang Sosial dan Perumahan Rakyat, Dr. Adang Setiana mengatakan, kunjungan anggota jaminan sosial nasional ke kota Medan adalah untuk mencari bahan masukan.

Selain itu, katanya, untuk mengetahui secara langsung sampai sejauh mana upaya pemerintah kota Medan di dalam melaksanakan program jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah itu.(*)