AJI Makassar Kecam Tindakan Pelarangan Peliputan

Makassar (ANTARA News) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makasar mengecam tindakan kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap wartawan meliput di Markas Kepolisan Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Ketua AJI Makassar, Andi Fadli mengatakan di Makassar, Senin, sikap polisi yang semakin tidak koperatif itu, akan memicu konflik berkepanjangan antara polisi dan wartawan yang sudah memanas bebeberapa bulan terakhir. Menurutnya, tindakan pelarangan wartawan untuk meliput kasus di Mapolda diindikasikannya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang seorang Kapolda. "Sisno beranggapan kedatangan wartawan untuk demo solidaritas, terkait pemanggilan Upi Asmaradana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baiknya," katanya. Padahal, kata Fadli, kedatangan wartawan murni untuk meliput perkembangan kasus tudingan fitnah oleh Kapolda Sisno Adiwinoto yang menimpa Koordinator Koalisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers, Upi Asmaradana dan mempertanyakan situasi keamanan Sulawesi Barat pasca konflik pergantian Gubernurnya. Namun karena kecurigaan polisi yang berlebihan, wartawan pun tidak di izinkan masuk ke dalam Mapolda. Karenanya AJI Makassar meminta institusi Polda Sulselbar untuk mengklarifikasi secara resmi alasan pelarangan tersebut. Sebab menghalang kerja jurnalistik juga bertentangan dengan UU pers . "Itu tindakan kriminal juga," tegas Fadli. Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Jurnalis Tolak Kriminasisasi Pers, Humaerah mengatakan, adalah sangat mengherankan jika Kapolda Sisno Adiwinoto melarang wartawan meliput di Mapolda. "Mapolda itu ranah publik dan wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika wartawan dilarang, maka publik tidak akan mendapatkan informasi. Apa lagi di sana ada kasus-kasus penting," ujar Humaerah. Senin siang tadi puluhan wartawan dari berbagai media massa medatangi Mapolda Sulselbar untuk mengkonfirmasi dua masalah. Yakni pemeriksaa Koordinator Koalisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers, Upi Asmaradana, dan kondisi keamanan Sulawesi Barat pasca rapat pleno DPRD Sulbar yang mengusulkan pemberhentian pejabat Gubernur Anwar Adnan Saleh. Namun, niat para wartawan itu tidak kesampaian karena mereka hanya tertahan di pintu gerbang Mapolda.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008

30 Desember 2008

Teman - teman wartawan harus menyelesaikan kasus ini secara bijak dan profesional jangan ada kekerasan yang mencoreng nama baik wartawan dan berimbas kepada generasi yang akan datang. Jangan Seperti diIrak, wartawan melempar presiden dengan sepatunya.

EWAKO WARTAWAN....

0 0 Balas LaporkanHapus
16 Desember 2008

Ternyata dibawah pimpinana Kapolri baru, kinerja Polisi kita juga masih seperti dulu, belum profesional. Banyak Polisi ternyata masih juga buta hukum, ironisnya termasuk sang Kapolda Makasar. Bukankah menghalangi tugas Pers itu suatu perbuatan melanggar hukum, kriminal, karena melanggar UU No 40 tentang Pers. Seharusnya, Penegak hukum (Polisi) harus tau itu, karena UU itu dibuat untuk melindungi Pers, artinya Pers institusi legal tak beda dengan Polisi. Jadi, Polisi jangan bersikap seenaknya.

0 0 Balas LaporkanHapus
16 Desember 2008

Tanpa mengenyampingkan hak institusi dan hak pribadi apapun sifatnya, apabila seorang wartawan dalam hal ini Pers ingin mengkonfirmasi tentang sebuah kasus atau permasalahan yang menyangkut kepentingan Umum (Publik), maka Wartawan wajib dan harus diberikan penjelasan dan informasi oleh pihak terkait dan berwenang karena informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat Umum atau Publik.

Wartawan, maju terus..kita basmi segala bentuk penindasan dan pengekakan terhadap kebebasan PERS.

0 0 Balas LaporkanHapus
16 Desember 2008

Menurut saya , teman - teman wartawan juga harusnya jangan berpikir seolah - olah bebas melakukan peliputan di mana - mana atas nama publik . Hak - Hak institusi dan hak pribadi yang sifatnya confidensialpun harus di hormati juga .

Semoga temen - temen wartawanpun bisa dewasa dalam iklim demokrasi yang sedang mencari bentuk ini .

0 0 Balas LaporkanHapus