Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi berpendapat, reformasi yang telah berjalan sepanjang 10 tahun ini perlu direformasi ulang guna menyeimbangkan demokrasi, efektivitas dan produktivitas. "Kita ini reformasinya merupakan kelanjutan yang lalu atau reaksi dari yang lalu," katanya kepada pers seusai menjadi panelis dalam acara "Forum PPP Mendengar" di Jakarta, Senin malam. Forum PPP Mendengar kali ini menghadirkan capres Prabowo Soebijanto dan menghadirkan sejumlah panelis diantaranya KH Hasyim Muzadi, Kriminolog UI Prof Rony Nitibaskara dan Dekan FE UI Prof Bambang Brojonegoro. Oleh karena itu, menurut dia, bangsa ini perlu memperbaiki format reformasi sehingga ada keseimbangan antara demokratisasi, efektivitas dan produktivitas. Menurut Hasyim, saat ini unsur demokratisasi telah mengambil peran yang terlalu besar dibandingkan dengan dua unsur lainnya. "Maka dari itu harus ada reorientasi untuk menyeimbangkan kembali. Jadi maksud saya adalah `to reform` reformasi," ujarnya. Sementara itu mengenai fatwa haram golput, Hasyim mengatakan bahwa apabila golput itu sebagai gerakan untuk meniadakan pemilu, tentunya itu bertentangan dengan pentingnya pemilu secara syar`i. Ditegaskannya bahwa dalam munas alim ulama NU di NTB, pemilu itu hukumnya wajib karena ia merupakansarana untuk menegakkan kekuasaan. "Tanpa adanya pemilu artinya kan tidak ada kekuasaan di negara ini," ujarnya. Namun jika golput itu dikarenakan faktor kemalasan seseorang, menurut Hasyim, maka harus dilakukan introspeksi diri dan salah satunya perlu pembenahan dari penyelenggara pemilu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
