Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menilai, penurunan harga solar dari Rp5.500 menjadi Rp4.800 per liter masih terlalu mahal bagi nelayan yang kini hidupnya sudah sangat terpuruk. "Kami tetap mendesak pemerintah agar memberikan subsidi khusus harga solar bagi nelayan Indonesia sebesar Rp2.500 per liter," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Yussuf Solichien Martadiningrat di Jakarta, Senin. Menurut Yussuf, dengan kenaikan harga solar pada tahun 2005 dari Rp2.500 menjadi Rp4.300 per liter saja, sudah membuat kehidupan nelayan terpuruk. Mereka tidak mampu lagi memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang layak bagi keluarganya. "Bahkan mereka sudah tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri," tambahnya. Untuk melaut, nelayan terpaksa mengkonversi solar dengan minyak tanah yang lebih murah, meski mereka sadar tindakan itu akan merusak mesin kapalnya. "Karenanya penurunan harga solar menjadi Rp4.800 per liter per 15 Desember ini masih terlalu tinggi dan tidak akan mampu membangkitkan keterpurukan nelayan Indonesia," tegas purnawirawan Mayor Jenderal TNI Marinir ini. HNSI sendiri, lanjut Yussuf, telah beberapa kali menulis surat baik kepada Presiden, Wakil Presiden dan DPR, meminta pemerintah memberikan subsidi khusus solar bagi nelayan seharga Rp2.500 per liter. "Terakhir pada 3 Desember 2008, kami menulis surat kepada Presiden RI meminta subsidi khusus BBM solar bagi nelayan sebesar Rp2.500 per liter," katanya. Harga itu, dinilai layak bagi nelayan mengingat Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen utama dalam biaya operasi penangkapan ikan. "Biaya untuk BBM mencapai 60-75 persen dari total biaya operasi penangkapan ikan," ungkap Yussuf. Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan subsidi bagi warga miskin. Artinya, jika petani yang nasibnya dinilai sama miskinnya dengan warga nelayan, telah mendapat berbagai macam subsidi mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan dan bahkan ada subsidi pangan yang nilainya hampir mencapai Rp33 triliun. Sementara para nelayan tidak pernah mendapatkan subsidi khusus. "Kami juga minta perlakuan yang adil dari pemerintah dan DPR," katanya. Ia memperkirakan, kebutuhan subsidi khusus solar bagi nelayan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah untuk menyubsidi petani. "Bila dihitung jumlah kapal ikan milik nelayan Indonesia sekitar 316.790 unit, maka subsidi solar untuk nelayan tidak lebih Rp 10 triliun. Bandingkan dengan subsidi bagi petani yang mencapai Rp33 triliun," ujarnya. Yussuf menyesalkan, konsep pembangunan Indonesia masih mengutamakan kepada darat dan persawahan. Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 20 sampai 30 juta penduduknya tinggal di pesisir pantai. "Nelayan adalah komponen utama bangsa tetapi hingga kini nelayan belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah," ujar Yussuf.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
