Pemerintah Jaga Harga Premium Tak Lebih Rp6000/Liter

Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah akan menjaga harga premium tak lebih Rp6000/liter dan solar Rp5.500/liter jika nantinya terjadi kenaikan di tengah masih terjadinya fluktuasi harga minyak bumi di tingkat dunia saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Senin mengatakan, kebijakan itu sebagai upaya untuk melindungi dunia usaha nasional dan daya beli masyarakat.

"Harga premium dan solar akan dipertahankan sesuai dengan harga kenaikan awal yakni tak lebih dari Rp6000 dan Rp5.500," katanya dalam seminar bertema Reformulasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

Menurut dia, sampai saat ini harga minyak bumi di tingkat internasional masih mengalami gejolak naik turun atau fluktuasi sehingga dimungkinkan berdampak pada harga BBM khususnya premium dan solar di dalam negeri meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menurunkan baru-baru ini.

Jika harga premium melebihi Rp6000/liter dan harga solar di atas Rp5.500/liter, lanjutnya, diprediksi akan menimbulkan inflasi sehingga dapat mengganggu dunia usaha maupun daya beli masyarakat.

Menyinggung upaya nyata yang akan dilakukan pemerintah untuk mempertahankan harga premium maupun solar di dalam negeri tersebut, Paskah mengatakan, hal itu akan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada kesempatan itu Paskah juga mengungkapkan pada 2008 pemerintah telah menyalurkan subsidi untuk BBM sebesar Rp12 triliun sedangkan untuk 2009 kemungkinan akan dinaikkan terutama untuk mempertahankan harga di dalam negeri dari dampak fluktuasi harga minyak dunia.

Sementara itu menanggapi kebijakan penurunan harga premium baru-baru ini dan rencananya juga diterapkan pada solar dinilai merupakan kepentingan politik, Paskah membantah hal itu.

Sedangkan mengenai kelangkaan bahan bakar gas terutama untuk tabung 3 kg, Menteri mengungkapkan jika dari segi pasokan sebenarnya tidak ada persoalan karena mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Kelangkaan gas itu lebih disebabkan adanya gangguan pada sistem distribusi. Ini lebih karena gangguan teknis bukan pasokan," katanya.(*)