Sri Mulyani imbau para menteri terus lakukan belanja K/L

Kita akan terus memperhatikan para menteri baru karena mereka punya ide berbeda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada para menteri yang berada di bawah Kabinet Indonesia Maju untuk dapat terus melakukan belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai dengan pagu dalam APBN 2020 yaitu Rp1.683,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan belanja merupakan instrumen yang mampu menjaga kestabilan ekonomi di tengah penerimaan negara melalui pajak dan investasi sedang mengalami tekanan.

“Kita akan terus memperhatikan para menteri baru karena mereka punya ide berbeda sehingga kita terus memberi peringatan bahwa belanja ini harus dilakukan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menuturkan beragam ide dan terobosan yang dimiliki oleh para menteri baru diharapkan tidak merubah kualitas belanja K/L tersebut sehingga tetap bisa menjadi pendorong perekonomian pada 2020.

“Kita harap kualitas belanja akan semakin baik jadi para menteri baru tetap bisa melakukan eksekusi belanja ini sehingga pada 2020 belanja kementerian bisa tetap jadi sistem mendorong perekonomian,” ujarnya.

Ia menyebutkan belanja harus terus didorong agar konsumsi dapat terus tumbuh termasuk dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial sehingga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Sri Mulyani pun memprediksi akan terjadi pelebaran defisit untuk 2020 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penerimaan pajak tertekan dan dinamika ekonomi global yang sedang terjadi saat ini.

“Melihat penerimaan kita akan lihat kemungkinan pelebaran defisit namun melihat dinamika global kita akan tetap pakai 1,76 persen terhadap PDB sampai semester I. Kita lihat nanti,” ujarnya.

Sebagai informasi, pelebaran defisit juga dilakukan saat 2019 yaitu dari 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,2 persen dengan tujuan menstimulasi penerimaan negara yang mengalami tekanan akibat pengaruh kondisi ketidakpastian global.

“Defisit realisasi APBN 2019 dijaga pada tingkat 2,2 persen terhadap PDB,” ujarnya.