Jadi ketua FPGH, Indonesia majukan layanan kesehatan yang terjangkau

Kebijakan luar negeri dapat berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi negara-negara sebagai satu kesatuan guna meningkatkan kemampuan kita untuk mempersiapkan dan merespons suatu isu,

Indonesia resmi menjalankan peran sebagai Ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative selama 2020, dengan tema yang dipilih “Layanan Kesehatan yang Terjangkau untuk Semua”.

Dibentuk pada 2007 di Oslo, FPGH adalah inisiatif yang dibentuk oleh tujuh negara yakni Indonesia, Thailand, Senegal, Afrika Selatan, Brazil, Prancis, dan Norwegia untuk mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kesehatan global dan kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan secara langsung, misalnya dalam situasi terkini saat banyak negara harus bekerjasama untuk merespons penyebaran virus corona tipe baru dari Wuhan, China.

“Kebijakan luar negeri dapat berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi negara-negara sebagai satu kesatuan guna meningkatkan kemampuan kita untuk mempersiapkan dan merespons suatu isu,” tutur Retno dalam peluncuran Keketuaan Indonesia untuk FPGH 2020 di Jakarta, Selasa.

Selain itu, fakta mengenai situasi kesehatan global yang belum memuaskan juga mensyaratkan perlunya kerja sama antarnegara.

Sebagai contoh, kata Menlu, sekitar 6,6 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia per tahun karena sistem kesehatan yang lemah dan sekitar 800 perempuan meninggal dunia setiap hari karena komplikasi dalam masa kehamilan dan proses melahirkan.

Banyak masalah lain juga muncul karena kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

“Inilah sebabnya, menyediakan layanan kesehatan untuk semua menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan yang baik dengan akses ke obat-obatan berkualitas tinggi, vaksin, layanan fasilitas, serta tenaga medis,” kata Retno.

Layanan kesehatan yang terjangkau merupakan salah satu prioritas kerja pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, layanan kesehatan telah menjangkau 223 juta orang atau hampir 85 persen populasi Indonesia, di mana 44 persennya dibiayai oleh negara.

Pencapaian ini dipuji oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai “kemajuan luar biasa” karena berhasil dilakukan hanya dalam waktu lima tahun.

Kinerja asuransi kesehatan nasional Indonesia disebut sangat cepat, jika dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata membutuhkan 10-15 tahun untuk dapat menyediakan layanan kesehatan terjangkau bagi warganya.

“Tidak ada negara lain yang mencapai kemajuan luar biasa terkait cakupan asuransi kesehatan nasional ini hanya dalam 5 tahun,” kata Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. Navaratnasamy Paranietharan.

Lewat FPGH, pemangku kepentingan seperti BPJS Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat bekerjasama dengan mitra-mitranya di enam negara lain untuk pengembangan kapasitas atau kerja sama teknis lainnya.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan telah berencana untuk menjalin kerja sama pengembangan kapasitas dan riset dengan Prancis mewakili kawasan Eropa dan Brazil dari kawasan Amerika.

“Lewat kerja sama ini kami berharap bisa saling mempelajari praktik terbaik di negara masing-masing, yang mungkin bisa dijalankan di dalam negeri,” kata Deputi Direksi bidang Hubungan Antarlembaga dan Regulasi Jenni Wihartini.

Dari sisi ekonomi, FPGH juga menjadi sarana yang potensial bagi Indonesia untuk bisa memasarkan produk obat-obatan, alat kesehatan, dan alat kontrasepsi ke pasar internasional di enam negara tersebut.

Baca juga: Indonesia tuan rumah forum kebijakan luar negeri dan kesehatan global

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020