"Kalau KS tidak punya uang tinggal telpon saja ke BUMN suruh mereka beli baja dari dia, jadi KS tidak perlu dijual," kata ekonom asal Universitas Gajah Mada, Ichsanudin Noorsy, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah membuat pohon industri agar dapat diketahui keterkaitan satu industri dengan industri lainnya.
Dalam kasus yang terjadi pada KS, menurut dia, pemerintah dapat memerintahkan BUMN lain yang saat ini membutuhkan baja untuk proyeknya membeli dari KS.
"KS bisa telpon PT PAL, jual bajanya pada mereka supaya bisa bikin kapal. Telpon PT KAI, jual bajanya ke mereka untuk bikin rel keretan dari Sumatera sampai Jawa," ujar Noorsy.
Indonesia memang negara kepulauan, tapi 90 persen kapal asing "berkuasa" di perairannya, ujar dia. Dengan baja KS seharusnya PT PAL dapat membuat banyak kapal untuk melayani pelayaran di perairan Indonesia.
PT KAI sedang merevitalisasi jalur-jalur rel keretanya di Pulau Sumatera dan Jawa, seharusnya baja KS dapat terserap pada proyek tersebut, kata Noorsy.
"Kalau kurang juga, KS bisa telpon PT PLN Persero yang sedang membuat banyak tower dan pembangkit," katanya.
Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk tidak melakukan privatisasi pada KS jika cara itu dianggap kurang adalah mencari pengusaha Indonesia yang benar dan jujur untuk menjalankan perusahaan baja tersebut, ujar Noorsy.
"Masak lebih dari 200 pengusaha hebat Indonesia tidak ada yang jujur. Hal seperti ini yang dilakukan Malaysia, karena itu dia dikenal memiliki integritas tinggi oleh negara lain di dunia," kata ekonom yang juga bergabung dengan Tim Indonesia Bangkit ini. (*)
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2008
