Menteri Edhy kukuhkan asosiasi kepala dinas perikanan Indonesia

Ini pertama kali dan saya yakin ini bentuk keseriusan KKP dalam mendukung terbentuknya asosiasi ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Kepala Dinas Perikanan Seluruh Indonesia atau Akuikansi yang merupakan ajang kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pemangku kepentingan di daerah.

"Ini pertama kali dan saya yakin ini bentuk keseriusan KKP dalam mendukung terbentuknya asosiasi ini," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, Akuikansi telah dikukuhkan dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Ditjen Perikanan Budidaya di Palembang, Sumsel, 27 Januari 2020.

Menurut Edhy Prabowo, kepengurusan Akuikansi tersebut adalah agar berbagai dinas perikanan kompak dan solid, serta berani mengkritik KKP.

Edhy meminta kepada jajaran kepala dinas perikanan kabupaten dan provinsi se-tanah air untuk tidak segan-segan memberi masukan, bahkan menyampaikan kritik membangun untuk kemajuan dunia perikanan.

"Tolong ingatkan kami di forum, jangan sampai kami terlena di atas," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia juga mengutarakan harapannya agar Akuikansi dapat mendukung penuh semua program KKP, terutama program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan petani ikan serta pengolahan hasil perikanan.

Edhy menekankan bahwa di dalam sebuah organisasi di era modern, keterbukaan atau transparansi merupakan hal yang utama, termasuk dalam menyampaikan kritik.

Menurut dia, ketimbang menyampaikan protes meIalui media sosial atau surat kaleng, alangkah lebih baiknya jika kritik itu disampaikan dalam forum terbuka seperti Rakernis ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa perikanan adalah milik semua elemen bangsa, baik dari tingkat kabupaten hingga pusat. Bertolak dari situ, Edhy meminta semua pihak dari pusat sampai daerah untuk bahu membahu merealisasikan arahan Presiden Joko Widodo.

Ia juga meyakini bahwa KKP tidak akan bisa maksimal bekerja tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di tanah air.