Jelang Pilkada serentak, Panglima ingatkan TNI tak berpolitik praktis

Jakarta (ANTARA) - Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan kepada jajaran TNI untuk tidak berpolitik praktis.

"Kita mengingatkan kembali kepada jajaran dan unsur-unsur TNI di seluruh wilayah untuk tetap memegang netralitas. TNI tidak berpolitik praktis," tegas Panglima TNI disela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa.

Rapim TNI-Polri yang digelar Selasa ini mengangkat tema profesionalitas, soliditas, dan sinergitas TNI-Polri dalam rangka sukseskan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Aparat negara, baik TNI maupun Polri, siap untuk mengamankan seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menambahkan, apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa prinsipnya Polri didukung penuh oleh TNI untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak.

Polri sendiri, kata Kapolri, telah menyiapkan beberapa satgas untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti Satgas Nusantara, Satgas masalah investasi, Satgas Pangan, Satgas khusus pengaman Papua.

"Itu semua kita bersama-sama dengan TNI. Semoga proses pengamanan oleh TNI-Polri ke depan akan berjalan dengan baik," kata Idham.

Hadir dalam Rapim TNI-Polri, yakni Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan ratusan perwira TNI dan Polri.

Rapim TNI-Polri tahun 2020 diikuti oleh 359 peserta terdiri dari 186 Pejabat Mabes TNI dan Angkatan serta 173 Pejabat Polri.

Tujuan Rapim TNI-Polri adalah mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para peserta Rapim TNI-Polri sesuai Tupoksi masing-masing serta meningkatkan profesionalitas, sinergi, soliditas, dan TNI-Polri.

Rangkaian kegiatan Rapim TNI pada Selasa ini diisi dengan pembekalan oleh Mendagri Tito Karnavian, Menpora Zainuddin Amali, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BMKG, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.