PPLN Diminta Tekan Jumlah Golput

Brisbane (ANTARA News) - Seluruh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) diminta memaksimalkan komunikasi dan sosialisasi kepada 1,5 juta orang warga negara Indonesia yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri untuk Pemilu 2009 agar pengalaman Pemilu 2004 tidak terulang lagi.

Permintaan itu disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Deplu RI yang juga Wakil Ketua Pokja Luar Negeri KPU, Teguh Wardoyo, dalam perbincangan dengan ANTARA berkaitan dengan sosialisasi dan rapat koordinasi KPU dengan PPLN di Sydney, Sabtu.

"Dalam Pemilu 2004, dari 1,9 juta orang yang masuk DPT luar negeri, hanya 30 persen atau 410 ribu orang pemilih saja yang melaksanakan hak pilihnya. Ini concern (keprihatinan) kita sehingga kita meminta PPLN bersungguh-sungguh memikirkan cara supaya jumlah pemilih Pemilu 2009 benar-benar maksimal," katanya.

Ia mengatakan,pihaknya meminta para wakil PPLN se-Australia, Papua New Guinea, negara-negara di Pasifik Selatan, Laos, dan Selandia Baru yang mengikuti pertemuan dua hari dengan delegasi KPU di Sydney itu agar memaksimalkan upaya sosialisasi Pemilu dengan memanfaatkan semua jalur komunikasi yang mungkin.

PPLN diminta mendayagunakan organisasi kemasyarakatan WNI, masjid, gereja, jaringan internet dan grup email komunitas Indonesia, serta kunjungan langsung ke kantong-kantong masyarakat Indonesia di wilayah kerja masing-masing PPLN sebagai upaya memaksimalkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Teguh Wardoyo mengatakan, pihaknya memahami kekhasan wilayah kerja PPLN yang setiap negara dan antarnegara bagian di dalam satu negara miliki. PPLN di negara-negara Pasifik Selatan misalnya menghadapi kondisi wilayah kepulauan, katanya.

"Perbedaan karakteristik wilayah di masing-masing PPLN ini tidak dipungkiri. Karena itu kita meminta setiap PPLN membuat perencanaan sebaik mungkin karena merekalah yang tahu persis kondisi wilayah di luar negeri. Berdasarkan perencanaan tersebut, kita mengusulkan anggarannya ke KPU," katanya.

Ia mengatakan, perlakuan untuk masing-masing PPLN bisa saja berbeda sesuai dengan DPT yang mereka miliki.

Teguh Wardoyo juga menyinggung tentang fleksibilitas waktu pencoblosan Pemilu 2009 bagi WNI di luar negeri, termasuk Australia yang kebetulan jatuh pada hari kerja.

Selama para calon pemilih tetap itu menyalurkan hak pilihnya pada hari pelaksanaan Pemilu 2009, bisa saja waktu pencoblosan diakomodir hingga pukul 18.00 waktu setempat. "Namun ada alternatif lain penyaluran hak pilih, yakni lewat pos bagi mereka yang tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang adanya pihak yang meragukan jumlah WNI yang masuk DPT luar negeri Pemilu 2009 sebesar 1.509.892 orang pemilih, Teguh Wardoyo mengatakan, data tersebut adalah jumlah riil WNI yang bersedia mendaftarkan dirinya untuk mengikuti Pemilu 2009.

"Negara tidak bisa memaksa warga negara untuk mendaftar," katanya.

Dari Australia, delegasi KPU bertolak ke Capetown, Afrika Selatan, untuk bertemu para wakil PPLN se-benua Afrika. (*)