Kuala Lumpur (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal, Muhamad Lukman Edy, mengatakan rakyat Indonesia yang tinggal di daerah tertinggal lebih mandiri dibandingkan dengan rakyat Malaysia.

"Ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah yang bisa diambil dari program pertukaran para pegawai Kementerian Luar Bandar Malaysia dengan Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal, Menteri Muhammad Taib mengatakan mereka bisa melihat kemandirian rakyat Indonesia," kata Lukman Edy ketika berbicara di Universiti Malaya, Petaling Jaya Selangor, Jumat.

"Menteri itu mengatakan kalau ada jendela pecah di masjid, rakyat Malaysia mengajukan permintaan dana kepada pemerintah. Sebaliknya di Indonesia, jangankan kaca rusak, jalan rusak atau pembuatan jalan baru di daerah pedalaman merupakan partisipasi atau urunan uang dari dan oleh rakyat sendiri," kata Lukman.

Ia mengemukakan pernyataan Menteri Luar Bandar Malaysia Muhammad Taib itu didengarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dalam sesi tanya jawab dengan para wartawan.

Menteri Luar Bandar Malaysia menilai rakyat Indonesia jauh lebih mandiri, menyelesaikan persoalan atau masalahnya sendiri, tanpa tergantung kepada pemerintah. Hal itu yang harus dipelajari oleh para staf kementerian itu ketika ada pertukaran staf kedua kementerian itu.

Lukman kemudian menceritakan berbagai program kerja yang dilakukan kementeriannya dalam memberikan rangsangan kepada rakyat di desa tertinggal, mulai dari insentif pemerintah, kredit lunak hingga usaha kecil.

"Untuk tahun 2009, pemerintah menyiapkan dana Rp24 triliun untuk pemberdayaan rakyat daerah tertinggal, tahun 2008 penyaluran dana pemberdayaan masyarakat sudah menyerap anggaran sebesar Rp14 triliun," katanya.

Selama pemerintahan presiden Yudhoyono, kata Edy, Indonesia sudah menyalurkan anggaran Rp60 triliun untuk pemberdayaan rakyat (community development) .

"Negara China dan India saja tidak sampai mengalirkan dana begitu besar seperti Indonesia. Itu pertanda sejak reformasi pola penyaluran dana pembangunan sudah berubah drastis. Alokasi pemberdayaan masyarakat relatif jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya," ujar menteri itu. (*)

Copyright © ANTARA 2008