Jakarta (ANTARA News) - Gerakan Rakyat Menggugat Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang beranggotakan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPR RI, pengacara, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan penanganan aliran BLBI ke bank-bank swasta.Salah seorang unsur gerakan, anggota DPD Marwan Batubara menyatakan, KPK harus fokus menangani aliran BLBI terutama pada Grup Salim dan Sjamsul Nursalim, meski ditemukan aliran BLBI ke bank-bank pemerintah.Marwan beralasan, sampai saat ini data yang paling mencukupi adalah data tentang aliran BLBI ke kedua kelompok usaha swasta itu."Kita juga sudah sampaikan data terkait BLBI," imbuhnya.Berdasarkan hasil gelar perkara BLBI, KPK mendalami aliran BLBI ke sejumlah bank pemerintah yang nilainya mencapai Rp450 triliun, lebih banyak daripada aliran bana ke swasta sebanyak Rp144,5 triliun.Sementara itu advokat Firman Wijaya menilai Kejaksaan Agung hendaknya berbesar hati memberikan kesempatan pada KPK untuk mengusut kemungkinan tindak pidana korupsi dalam aliran BLBI."Harus ada dukungan yang jelas kepada KPK," tegas Firman. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
