Keputusan Dewan MCC pada 11 Desember merupakan sebuah pengakuan atas keberhasilan reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia di bidang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), investasi pada sumber daya manusia dan kebebasan ekonomi.
Negara-negara yang terpilih dan memenuhi syarat menerima MCC compact telah berhasil menjalankan reformasi kebijakan dan memperoleh kesempatan untuk menyerahkan sebuah proposal untuk mendapatkan hibah dalam skala besar selama lima tahun, guna mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan yang berkesinambungan.
"Prestasi MCC compact eligibility merupakan sebuah hasil yang menggembirakan dan diharapkan dari pencapaian nyata dan terukur yang diraih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tim reformasinya. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan sebuah MCC compact yang kuat yang dibangun di atas pencapaian berarti yang telah diraih Indonesia," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Cameron R. Hume.
Guna menentukan kelayakan pendanaan, MCC mempertimbangkan kinerja negara, melalui indikator kebijakan yang mandiri dan transparan yang diberikan oleh pihak ke-tiga (misalnya Freedom House atau Badan Kesehatan Dunia/WHO).
MCC menilai kinerja negara dalam tiga bidang, yaitu Peraturan Yang Adil, Investasi pada Sumber Daya Manusia, dan Mendorong terciptanya Kebebasan Ekonomi, dengan menggunakan 17 indikator kebijakan. (*)
Copyright © ANTARA 2008
