Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mempercepat pembebasan tanah dengan menggunakan sistem konsinyasi (menitipkan uang ganti rugi tanah kepada pengadilan) khususnya untuk seksi yang 75 persen sudah bebas. "Peraturannya sebenarnya sudah ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetapi baru kami pakai untuk Tol Trans Jawa," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Nurdin Manurung di Jakarta, Kamis. Dengan demikian, kata Nurdin, kalau dalam satu seksi pembayaran ganti rugi tanah sudah 75 persen maka sisanya dapat diterapkan melalui sistem konsinyasi agar dapat dipercepat penyelesaiannya. Nurdin mengatakan, sistem konsinyasi akan diterapkan di ruas tol Semarang - Solo untuk seksi I Semarang - Ungaran sehingga akhir Desember 2008 sudah bebas 100 persen sehingga Januari 2009 sudah memasuki konstruksi. Menurut dia, untuk ruas itu sudah disiapkan dana bergulir untuk tanah Rp247,5 miliar ditambah dana resiko seandainya terjadi kenaikan sampai dengan Rp299,5 miliar sehingga total Rp547 miliar untuk seksi I saja. Sedangkan yang sudah dikonsinyasi Tol Kanci - Pejagan karena tinggal 3.000 meter persegi yang belum bebas, sehingga saat ini sudah memasuki tahap konstruksi dan diharapkan Mei 2009 siap dioperasikan, ucapnya. Tol Cikampek - Palimanan seksi I sudah mencapai 16 persen sejak dana talangan tanah dicairkan April 2008, sedangkan untuk seksi VI (terakhir) masih terkendala tanah pesantren yang diselesaikan Departemen Agama, jelas Nurdin. Sementara Tol Pejagan - Pemalang seksi I baru tiga bulan tanah sudah bebas 60 persen, sehingga apabila mencapai 75 persen sisanya 25 persen akan dikonsinyasikan dan tanah sudah dapat dikerjakan, jelasnya. Sedangkan untuk ruas tol Pemalang - Batang masih lambat, begitu juga Batang - Semarang masih di bawah 1 persen, harapannya seksi 1 yang menjadi prioritas di ruas ini akan dapat dibebaskan tahun 2009, jelas Nurdin. Sedangkan tol Solo - Kertosono pembebasan tanah menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya, investor hanya berperan dalam pembangunan konstruksi, tol yang progressnya lambat juga terjadi di tol Kertosono - Mojokerto, ungkapnya. Diakui Nurdin, lambatnya pembebasan tanah juga disebabkan terbatasnya dana bergulir yang hanya tersedia Rp1,4 triliun sehingga pemerintah menerapkan skala prioritas ruas yang dianggap penting. Sedangkan untuk ke depannya 23 ruas tol yang sudah menandatangani perjanjian kuasa usaha (konsesi) tengah diusulkan untuk mendapatkan dana bergulir Rp5,5 triliun, ungkap Nurdin.(*)(G001)NNNN
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
