Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pendididikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal minta para rektor perguruan tingi negeri/swasta (PTN/PTS) agar mengaktifkan kegiatan ekstrakuler mahasiswa guna mencegah kasus tawuran di internal PT atau antar-PT.
"Saya ikut prihatin atas kasus tawuran mahasiswa yang terjadi di internal sebuah perguruan tinggi atau antar perguruan tingi ajhir-akhir ini," katanya usia berbicara pada Seminar tentang Manajemen Pendidikan yang diadakan PP Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan indonesia (Ismapi) bekerjasama Universitas Ngeri Jakarta (UNJ) di Jakarta, Kamis.
Menurut Dirjen, kasus tawuran mahasiswa antara lain akibat sempitnya ruangan kuliah, berdekatan letak kampus antar-PT, serta kurangnya kegiatan ekstraurikuler sebagai penyaluran hobi di bidang olah raga, kesenian, cinta alam, dan sejumlah kursus keterampilan yang menunjang program studinya.
"Depdiknas mulai 2009 memberikan bantuan Rp2miliar setiap kampus PTN per tahun untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan kegaiatan ektrakurikler lainnya, sehingga dapat mencegah kemungkianan terjadinya tawuran antar mahasiswa," katanya.
Selain, katanya, sempitnya ruangan kuliah, akibat peningkatan jumlah mahasiswa yakni pada tahun 1995 jumlah mahasiswa se-Indonesia sekitar 900 ribu orang, sedang tahun 2008 menjadi 4,3 juta mahasiswa juga penyebab adanya kasus tawuran.
Fasli menegaskan, dengan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN mulai 2009 pemerintah bertekad meningkatkan mutu pendidikan mulai anak usia dini, SD hingga perguruan tinggi yang dimulai peningkatkan kesejahteraan guru, dosen dan pemberian beasiswa bagi 70.000 mahasiswa berprestasi.
Bagi pelajar SLTA memperoleh medali emas dalam ajang olimiade sains internasional akan mendapat beasiswa kuliah mulai S1-S3 di luar negeri dengan anggaran per orang 250.000 dolar AS sampai lulus S-3, pemerintah memberikan anggaran penelitian Rp500 juta -Rp1miliar setiap kampus serta membiayai langganan jurnal ilmiah yang bisa diakses secara gratis melalui web site.
Pemerintah menyediakan anggaran Rp25 triliun untuk program sertifikasi kompetensi dan pendidikan ke jenjang S-1 bagi 1,7 juta guru SD-SMA, anggaran Rp80 riliun untuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan prfesi, fungsional, kemahalan dan tunjangan lainnya serta untuk anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dirjen mengajak jajaran organisasi profesi Ismapi yang memilki kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota untuk ikut melakukan penelitian tentang upaya peningkatan mutu pendidikan mulai SD hingga SMA di wilayahnya, seperti kebutuhan rehabilitasi infrastruktur (gedung, peralatan sekolah), peningkatan kualitas SDM guru dan tenaga administrasi serta manajemen keuangan, sehingga dapat diminimalkan kesenjangan mutu pendidikan antar-daerah dan antar-sekolah.
Sementara itu, Ketua umum Ismapi Pusat Prof Muljani A Nurhadi dan Rektor UNJ Prof Dr Bedjo Sujanto, MPd menyatakan senada bahwa jajaran Ismapi dari pusat dan daerah diharapkan membantu pemetaan pendidikan di daerah kepada pemerintah, agar program pemerintah daoat berjalan efektif dan efisien serta mampu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
