Relawan Jakarta bangun rumah singgah untuk korban banjir Lebak

berharap ada relawan lain yang tersentuh

Lebak (ANTARA) - Relawan dari Jakarta membangun sebuah rumah singgah atau rumah hunian sementara (huntara) guna menampung warga yang tempat kediamannya hilang dan rusak berat akibat banjir badang di Sajira, Kabupaten Lebak.

"Kita berterima kasih adanya relawan dari Jakarta yang membangun rumah singgah untuk 20 keluarga," kata Kepala Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Makmun di Lebak, Minggu.

Banjir bandang yang menerjang Kampung Susukan dan Bolang telah menyebabkan 88 unit rumah hilang dan 983 jiwa tinggal di posko pengungsian.

Selain itu juga ada yang tinggal di rumah kerabat yang selamat dari bencana alam tersebut.

Makmun mengapresiasi relawan dari Jakarta telah membangun rumah singgah yang dilengkapi dua unit toilet, satu sumur bor dan mushala.

"Saya berharap ada relawan lain yang tersentuh dan peduli untuk mendirikan rumah singgah atau huntara," katanya.

Ia mengatakan, rumah singgah sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih masa tanggap darurat selesai sampai tanggal 28 Januari 2020.

"Kami melihat warga yang tinggal di pengungsian itu kondisi cukup memprihatinkan," katanya.

H Yunus, seorang tokoh masyarakat Desa Bungur Mekar Kecamatan Sajira mengatakan siap menghibahkan lahan miliknya untuk pendirian pembangunan rumah singgah bagi korban banjir.

"Kami tidak masalah jika lahannya itu dibangun huntara agar warga korban bencana itu bisa ditampung," katanya.

Ia menyebutkan, lahan miliknya begitu luas, bahkan pembangunan rumah singgah yang dibangun relawan dari Jakarta adalah lahan miliknya.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia mengatakan pemerintah daerah berencana membangun huntara di Ciuyah setelah masa tanggap darurat bencana berakhir.

Pembangunan huntara itu sambil menunggu pembangunan hunian tetap atau huntap rampung. Mereka yang tidak tinggal di lokasi huntara maka akan diberikan dana stimulan untuk sewa rumah sebesar Rp500 ribu/KK.

"Kami membangun huntara itu tetap menunggu kepastian pemerintah pusat yang memiliki alokasi dana dari BNPB," katanya.