Presiden Yudhoyono Buka Forum Demokrasi Bali

Nusa Dua (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu pagi, membuka Forum Demokrasi Bali (BDF) yang diikuti tiga kepala pemerintahan negara sahabat dan perwakilan dari lebih 20 negara di Asia.

"Melalui BDF kita dapat melakukan dialog dan diskusi untuk mengembangkan demokrasi, beberapa masalah di dunia internasional terhambat karena berhentinya dialog," kata Presiden Yudhoyono di Hotel Grand Hyatt, Bali, Rabu pagi.

Menurut Kepala Negara, demokrasi adalah proses yang tidak pernah berhenti dan terus berkembang.

Asia, lanjut dia, mengembangkan demokrasi yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai lokal, seperti nilai-nilai Timur, Barat dan Islam.

Pembukaan itu ditandai dengan pemukulan gong dengan didampingi oleh kepala pemerintahan negara-negara sahabat.

Sebanyak 31 negara termasuk tiga kepala pemerintahan negara sahabat, yakni Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, mengikuti BDF yaitu suatu forum kerjasama pengembangan demokrasi dan politik di kawasan Asia.

Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, forum dialog tersebut ditujukan untuk mendorong negara-negara di Asia mengembangkan demokrasi di kawasan masing-masing.

Seluruh negara ASEAN mengirimkan delegasinya ke forum ini, termasuk Myanmar yang sedang menghadapi masalah demokrasi.

Negara-negara lain, seperti China, Jepang, dan India juga ikut hadir. Negara luar kawasan juga diundang sebagai peninjau, yaitu Italia, Inggris, Swiss, Austria, Belanda, Swedia, Norwegia, Tunisia, AS, dan Kanada.

Sementara itu pekan lalu Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal mengatakan Forum Demokrasi Bali merupakan insiatif Indonesia untuk mempromosikan demokrasi di kawasan dan juga secara internasional.

"Forum ini dimaksudkan untuk membahas pengembangan demokrasi di Asia. Karena itu keterlibatannya tidak bersifat eksklusif pada negara-negara yang menganggap sudah menjalankan demokrasi saja, tetapi bersifat terbuka," ujarnya.

Menurut Dino, forum ini akan menjadi ajang tahunan yang diikuti dengan berbagai pertemuan teknis bulanan dalam tingkat kelompok kerja.

BDF akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Institute for Peace and Democracy yang berbasis di Universitas Udayana, Denpasar, dan ditujukan untuk menunjang kegiatan dan program dari BDF.

"Targetnya adalah untuk semua negara, apapun sistem politiknya, sejauh mereka menyatakan mempunyai apirasi untuk mengembangkan demokrasi. Jadi setiap negara akan didorong untuk mengembangkan demokrasi, apapun sistem politik yang dianut. (*)