Jakarta (ANTARA News) - Banyak pandangan bahwa peluang keberhasilan program Perpustakaan Digital Nasional (PDN) di Indonesia sangat kecil, mengingat besarnya jurang kesenjangan teknologi antar wilayah di Nusantara.
Namun, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Dady P. Rachmananta pada pembukaan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia yang Pertama (KPDI ke-1) di Kuta Bali 2-5 Desember 2008 mengungkapkan Indonesia tak harus menunggu lebih lama untuk mulai mengembangkan perpustakaan digital.
Dady menegaskan bahwa perpustakaan digital merupakan pengembangan lebih lanjut perpustakaan konvensional. "Perpustakaan digital bukan perpustakaan jenis baru, karena masih melaksanakan prinsip-prinsip dasar perpustakaan, namun dengan dukungan teknologi informasi diharapkan dapat diwujudkan perpustakaan yang lebih modern, lengkap, mudah dijangkau, dan user friendly dengan pengelolaan koleksi nasional maupun daerah," katanya.
Diakui bahwa banyak kecamatan yang masih memakai mesin ketik manual, namun tidak berarti program perpustakaan digital perlu ditunda.
Perpustakaan digital, katanya, akan menjadi lebih efisien karena warisan budaya dan ilmu pengetahuan yang berformat digital dapat digunakan selama mungkin dan dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia.
Menurut dia, Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain karena pemanfaatan teknologi digital bagi perpustakaan sudah lama dilaksanakan.
Maka, melalui pertemuan KPDI ke-1 yang dilaksanakan bersamaan dengan "The11th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries" (ICADL) diharapkan bisa menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan pengembangan perpustakaan digital.
"Dua konferensi besar ini memberikan kesempatan bagi komunitas perpustakaan digital di seluruh dunia, untuk menyampaikan kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan perpustakaan digital," kata Dady.
Pelaksanaan Program Perpustakaan Digital Nasional adalah program yang diprakarsai oleh Perpustakaan Nasional RI yang bekerjasama dengan 33 Perpustakaan Daerah di tingkat Propinsi, 2 perpustakaan proklamator dan 2 perpustakaan umum di DKI.
Menurut situs http://www.pnri.go.id, Perpusnas telah secara serius memulai pengembangan perpustakaan digital lingkup nasional sejak tahun 2007 lalu, dengan target akhir pengembangan perpustakaan digital nasional yang direncanakan dicapai pada 2013.
Dengan program digitalisasi perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan Indonesia akan memiliki pangkatan data katalog Induk Nasional, memiliki jaringan perpustakaan digital nasional.
Program ini diharapkan juga dapat mentransformasi bahan perpustakaan nasional menjadi bahan digital, sehingga terjadi peningkatan akses layanan perpustakaan digital nasional melalui portal web Perpusnas.
Program ini juga mendorong terbentuknya struktur organisasi yang dapat mendukung penerapan Perpustakaan Digital Nasional dan meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui e-library.
Indonesia layak memiliki Perpustakaan Digital Nasional (PDN) mengingat pijakan kuat yang siap mendukung program tersebut.
Menurut Lilik Soelistyowati, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI, terdapat sejumlah hal yang mendasari perlunya pembangunan PDN antara lain negara harus masyarakat perlu layanan dalam pemenuhan kebutuhan informasi.
Perpustakaan digital, katanya, juga merupakan amanah World Digital Library (WDL) dalam "UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library" yang menghendaki Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) sebagai fasilitator nasional.
Terbentuknya perpustakaan digital nasional juga akan mendukung tugas Perpusnas RI sebagai pusat jejaring perpustakaan di Indonesia yang memberikan akses informasi kepada seluruh masyarakat.
Lilik menambahkan secara teknis sebenarnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia sudah sangat memungkinkan Indonesia untuk membangun Perpustakaan Digital Nasional.
Menurut Digital Library Federation (1995), perpustakaan digital didefinisikan sebagai organisasi yang menyediakan berbagai sumber daya, termasuk staf yang mampu melakukan pekerjaan menyeleksi, menata, menyediakan akses intelektual, menginterpretasikan, mendistribusikan, melestarikan keutuhan koleksi karya digital, termasuk memastikan ketersediaan dari waktu ke waktu agar bisa didapat dengan mudah, murah oleh komunitas atau sekumpulan komunitas tertentu.
Sampai akhir tahun ini Perpusnas RI sudah melakukan banyak hal termasuk pembinaan sumber daya manusia pada perpustakaan mitra dan bantuan teknologi.
"Selama dua bulan terakhir, Perpusnas RI sudah melakukan pembinaan terhadap perpustakaan mitra, meliputi kegiatan mempersiapkan sumberdaya dan teknologi, sedangkan Perpustakaan Daerah diharapkan partisipasinya untuk menyiapkan gedungnya," kata Dady P. Rachmananta.
Dady menyatakan upaya mewujudkan perpustakaan digital nasional perlu usaha panjang dan kerja keras berbagai pihak untuk mewujudkannya."Pembentukan perpustakaan digital nasional adalah kegiatan kolaborasi, maka dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya," kata Dady.
Konferensi KPDI pertama juga mendeklarasikan tujuh tekad untuk membangun jaringan perpustakaan digital di tanah air. "Kami memproklamirkan kegiatan untuk mendigitalisasikan perpustakaan,dalam arti semua perpustakaan harus berbasis teknologi informasi," kata Kepala Perpustakaan Nasional itu.
"Kami juga akan menjalin kerjasama inter dan antar-institusi agar terjadi interaksi pertukaran informasi dari daerah yang kaya akan informasi ke daerah yang miskin akan informasi," katanya.
Dengan tekad tersebut, peserta Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah dan berbagai pihak yang terkait agar mendukung terwujudnya perpustakaan digital.
Peserta konferensi berharap pemerintah menyediakan dana diantaranya untuk pengembangan digital content dan pengembangan aplikasi perpustakaan digital.
Pemerintah diharapkan menyediakan infrastruktur komputer dan jaringan komunikasi untuk memudahkan terjalinnya kerjasama perpustakaan digital dan pemanfaatan bersama sumber daya yang ada.
"Teknologi melekat dengan Perpustakaan Digital Nasional karena teknologi atau infrastruktur adalah aspek yang harus dipenuhi selain tentu saja masalah konten dan pola pikir manusianya."
Kepala perpustakaan Universitas Indonesia, Dra. Luki Wijayanti, SS.,M.Si berpendapat bahwa pembangunan sistem sebuah perpustakaan digital sangatlah mudah, namun yang lebih sulit adalah membangun pola pikir orang-orangnya.
"Sistem dapat diselesaikan 4 bulan, namun yang lebih sulit dan lama adalah mengubah kultur orang-orangnya dan masalah konten," kata dia.
Kepala Perpustakaan Universitas Kristen Petra, Aditya Nugraha M.S menyebutkan bahwa perpustakaan digital adalah hanya sebuah alat bukanlah tujuan. Oleh karena itu perpustakaan digital tidak seharusnya terbatas pada pengelompokan koleksi digital namun dapat dikembangkan ke arah layanan e-learning dan program pengabdian masyarakat.
Lebih jauh Aditya juga menyimpulkan bahwa fokus perpustakaan digital bukan pada hal-hal teknis, namun lebih kepada manajemen dan kepemimpinan.
Banyak hal yang bisa dipetik Indonesia dari pengalaman beberapa negara yang telah melakukan program perpustakaan digital nasionalnya.
KPDI ke-1 yang bersamaan waktunya dengan konferensi internasional perpustakaan digital se Asia-Pasifik ke-11 (ICADL) adalah ajang yang tepat untuk mempelajari banyak hal termasuk bagaimana mengurus perpustakaan digital yang baik. (*)
Oleh Oleh Dyah Sulistyorini
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
