Saat menerima audiensi pimpinan dan pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Jumat, dia menyebut lembaga adat yang dimaksud yaitu lembaga adat yang berada di bawah naungan BMA.
"Undang-undang juga mengakui peran, fungsi dan keberadaan lembaga-lembaga adat sebagai minta kerja pemerintah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, ia menilai penting membentuk BMA di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng agar fungsi lembaga adat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas," katanya.
Selain itu, Longki berharap dalam rapat kerja I BMA Sulteng yang akan digelar bulan depan itu, seluruh pengurus dapat merancang dan menyusun target atau capaian yang akan diraih agar roda BMA Sulteng berputar sebagaimana mestinya dan terarah serta terukur.
"Saya meminta raket BMA Sulteng agar diikuti perwakilan lembaga adat kabupaten dan kota yang sudah diakui pemerintah," ucapnya.
Baca juga: Lembaga Adat Kampung Ratenggaro berdayakan warga agar sadar wisata
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
