Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan aparat penegak hukum dan seluruh komponen bangsa untuk mengawasi delapan sektor pemerintahan yang rawan praktek korupsi dan kolusi.
Saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti korupsi Sedunia di kawasn Silang Monas, Jakarta, Selasa, Kepala Negara menegaskan kedelapan sektor tersebut patut mendapatkan perhatian dan pengawasan khusus.
"Kepada para penegak hukum dan pihak yang mengawasi pemberantasan korupsi agar memperhatikan sejumlah sektor yang rawan penyimpangan," kata Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Kepala Negara, kedelapan sektor adalah pendapatan negara, perencanaan dan penggunaan APBN/APBD, kolusi antara penguasa dan pengusaha, bisnis keluarga pejabat negara yang berada di wilayah anggaran APBN dan APBD.
Selain itu, juga sektor pengadaan barang dan jasa, pajak dan bea cukai, pendaftaran pegawai negeri maupun swasta serta pengurusan ijin.
"Perhatikan wilayah-wilayah itu, sehingga bisa menyelamatkan keuangan negara," tegas Presiden.
Pada bagian lain sambutannya, Kepala Negara menyatakan dalam pemberantasan korupsi ada sejumlah faktor yang dapat mendukung terlaksananya gerakan tersebut.
"Perlu adanya komitmen yang tinggi dari atas sehingga pemberantasan bisa berjalan. Yang kedua, lakukan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih," tegas Yudhoyono.
Ditambahkannya, adanya transparansi dan akuntabilitas juga mendorong pelaksanaan pemberantasan korupsi.
"Karena banyak tantangan, perlu mental yang kuat dan pantang menyerah," tegas Presiden.
Kepada semua komponen bangsa, Presiden mengajak untuk terus melanjutkan budaya bersih dan anti korupsi serta melanjutkan upaya pemberantasan korupsi.
"Kepada para penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional dan dedikasi tinggi. Patuhi aturan hukum," tegasnya.
Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung itu dihadiri oleh 6.500 siswa SMA se-DKI Jakarta serta anggota Karang Taruna.
Hadir dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu.
Presiden dan Wakil Presiden juga didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ibu Mufidah Kalla. (*)
Copyright © ANTARA 2008
intinya harus tegas..tegas...