"Masalahnya, sektor LPG ini dinaikkan maka kehidupan masyarakat akan menjadi beban. Maka, kami ingin rencana pemerintah menaikkan harga LPG, termasuk mengonversi subsidi, dibatalkan," kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Ia menilai kenaikan harga LPG 3 kg memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah karena para pedagang informal selama ini sangat terbantu dengan harga tersebut.
Menurut dia, seharusnya yang diupayakan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga rencana kenaikan LPG 3 kg dan konversi subsidi LPG ke bentuk lain harus dibatalkan.
Baca juga: Kadin usul alokasi subsidi LPG 3 kg dialihkan ke rumah subsidi
Baca juga: Anggota DPR soroti wacana distribusi elpiji subsidi secara tertutup
Baca juga: Pertamina awasi agen elpiji antisipasi kelangkaan
"Kalau ingin menaikkan, ya, pada LPG yang dimanfaatkan atau dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Beban itu jangan ditambah ke bawah tetapi ke atas," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi akan diberikan kepada sektor lain. Namun, kenyataannya tidak efektif, misalnya membangun jalan yang tidak selalu dimanfaatkan rakyat, tetapi untuk industri.
Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg mulai Semester II 2020 sehingga nantinya subsidi yang selama ini harganya murah akan diubah menjadi langsung diberikan kepada masyarakat miskin.
Dengan demikian, nantinya harga LPG 3 kg akan naik karena disesuaikan dengan harga pasar, seperti LPG 12 kg.
Namun, kata Presiden Jokowi, perubahan skema penyaluran subsidi tersebut belum diputuskan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
