"Program ini akan membawa manfaat untuk pendanaan dan penyelenggaraan layanan publik di daerah dan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan. ADB yakin hal ini menjadi dasar bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia," kata Direktur Jenderal ADB untuk Wilayah Asia Tenggara, Arjun Thapan dalam siaran persnya, Senin.
Pinjaman program yang kedua ini melanjutkan komitmen jangka panjang ADB dalam mendorong desentralisasi efektif dan membantu memperluas proses otonomi serta keuangan daerah yang nantinya menghasilkan pelayanan fisik, sosial dan kesempatan yang lebih baik.
Pada 1999, pemerintah Indonesia memulai reformasi desentralisasi besar-besaran yang membuat tanggungjawab pemerintah propinsi, kabupaten dan kota menjadi lebih besar dari sebelumnya.
Setelah reformasi penting lanjutan pada 2001, Indonesia menjadi salah satu negara paling terdesentralisasi di dunia di mana pemerintah daerah mengelola sekitar 40 persen dari seluruh anggaran pemerintah. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
