Jakarta (ANTARA News) - Kelompok oposisi yang dimotori Partai Demokrat dan para pembelot koalisi pemerintahan yang baru saja dibubarkan Mahkamah Konstitusi, akhirnya mampu menguasai kursi mayoritas di DPR Thailand sehingga memungkinkan mereka membentuk pemerintahan baru. Bangkok Post mengutip sejumlah tokoh di Partai Demokrat melaporkan, oposisi kemungkinan akan membangun pemerintahan baru dengan Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri Thailand. Sekretaris Jendral Partai Demokrat Suthep Thaugsuban menyebutkan, Sekelompok Sahabat dari faksi Newin di Timur Laut (Thailand) yang selama ini menjadi mitra koalisi kunci mantan PM Somchai Wongsawat, setuju merapatkan diri dalam barisan oposisi. Pembelotan yang dilakukan politisi asal provinsi Buri Ram, Thailand timur laut, Newin Chidchob, telah memberi dampak politik yang luas dengan terbukanya skenario politik baru di Thailand. Namun, Sakda Khongpetch, pemimpin politik dari faksi Isan Pattana yang loyal pada (mantan PM) Thaksin Shinawatra mengatakan, DPR harus dibubarkan dan pemilu baru harus dijadikan sebagai alat untuk menghukum faksi Newin. Newin mengambil langkah dramatis dengan mengumumkan bahwa dia menolak Thaksin Shinawatra yang hingga sekarang masih menjadi ikon penting partai penguasa Thai Rak Thai atau Partai Kuasa Rakyat (PPP) yang kini berubah menjadi Partai Puea Thai. "Sudah tidak ada kesempatan bagi seseorang yang memiliki kuasa (Thaksin) untuk kembali ke negerinya dengan membebaskan rakyat (yang selama ini) menjadi sanderanya," kata Newin. Ia mengaku menolak menerima telepon Khunying Potjaman, istri Thaksin Shinawatra, seraya mengatakan semua itu sudah terlambat. Khunying dikabarkan berupaya meyakinkan Newin yang faksinya menguasai 37 kursi DPR, untuk bertahan dalam koalisi pimpinan Puea Thai. Khunying sempat mengunjungi Thailand untuk membujuk Newin namun akhirnya gagal. Sebelumnya, anggota-anggota koalisi pemerintahan lama telah menyatakan membelot dari kubu Thaksin dengan bergabung dengan koalisi pimpinan Demokrat. Mereka itu adalah adalah para anggota Partai Chart Thai dan aliansi Matchimatipataya yang keduanya adalah koalisi kunci PPP. Kedua partai pembelot ini kini bernama Ruam Jai Thai Chart Pattana dan Puea Pandin. Rangkaian pembelotan itu membuat Partai Demokrat berhasil mengendalikan DPR yang beranggotan 500 delegasi partai dan membuat Demokrat mempunyai hak mengajukan seseorang untuk menjadi perdana menteri Thailand. Situasi politik di Thailand masih belum menentu, karena pendukung pemerintahan yang secara de jure sudah tidak sah itu dan menggabungkan diri dalam gerakan Front Demokrasi Bersatu Melawan Diktatur (UDD, mengancam terus berdemonstrasi mencegah terpilihnya perdana menteri baru dari oposisi. Pemimpin UDD Veera Musikapong menyatakan, mereka tidak akan mengakui pemerintahan baru mendatang yang menurutnya tidak konstitusional. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008