Partai Baru Pro-Thaksin Sesumbar Mampu Bentuk Pemerintah Koalisi

Bangkok, (ANTARA News)- Partai baru yang beranggotakan sekutu-sekutu mantan PM Thaksin Shinawatra, hari Minggu sesumbar punya dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintah koalisi.

Puea Thai, pengganti dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dilarang -- pengganti partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin-- menyanggah pernyataan partai oposisi Demokrat yang mengatakan punya cukup banyak pembelot untuk membentuk satu koalisi.

"Sekarang kami memperoleh lebih dari 222 suara yang melebihi setengah suara yang diperlukan untuk membentuk satu pemerintah," kata deputi pemimpin Puea Thai , Kanawat Wasinsungworn. "Mitra-mitra koalisi kami akan bergabung dengan kami. Kami sekarang memiliki cukup suara."

Akan tetapi, jurubicara Demokrat Buranaj Smutharaks mengatakan partainya dan sekutu-sekutu baru memiliki 260 suara di parlemen yang memiliki satu kekuatan normal 480 kursi.

"Saya dapat menegaskan bahwa kami kini memiliki 260 suara sebagaimana yang kami katakan kemaren," kata Buranaj kepada Reuters.

Biasanya, parlemen Thailand memiliki 480 kursi tetapi jumlah itu tidak jelas akibat keputusan pengadilan pekan lalu terhadap PPP , yang lusinan anggotanya serta dua partai lainnya dilarang melakukan kegiatan politik selama lima tahun.

Tidak jelas kapan pemilihan sela akan diselenggarakan untuk mengisi kursi-kursi yang kosong, atau apakah kemungkinan diselenggarakan pemilu baru -- keempat dalam beberapa tahun .

Juga tidak jelas kapan parlemen akan bersidang untuk memilih perdana menteri baru.

Tidak lama setelah keputusan pengadilan Selasa itu, kabinet sementara PPP mengatakan pemungutan suara itu akan diselenggarakan 8 dan 9 Desember, walaupun Raja Bhumibol Adulyadej tidak memberikan persetujuannya bagi sidang khusus itu.

Raja berusia 81 tahun itu sejak sakit, tidak menyampaikan pidato pada malam ulang tahunnya, Kamis. Istana, mengatakan, Sabtu kondisinya membaik.

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang anti-Thaksin mengakhiri blokade mereka atas bandara-bandara Bangkok pada hari setelah keputusan pengadilan itu , tetapi berikrar akan turun ke jalan-jalan apabila apa yang disebutn mereka "calon-calon Thaksin" berkuasa kembali.(*)