"Kami sudah mengeluarkan edaran kepada kepala daerah tentang masalah SDM penyelenggara pemilu di sekitar pemilu KPU dan Bawaslu ini untuk tidak diganti," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.
Edaran tersebut kata Tito Karnavian bertujuan agar kerja-kerja KPU dalam penyelenggaraan pilkada tidak terganggu oleh mutasi atau pergantian ASN yang terjadi di sekretariat penyelenggaraan pemilu.
"Kecuali dalam keadaan tertentu, (pemda) tolong informasikan ke Mendagri (kalau mau memutasi pegawai di KPU Bawaslu), saya juga nanti akan mengkonsultasikan kepada ketua KPU, kalau memang seandainya ada keadaan yang sangat 'urgent'," kata Tito.
Hal itu kata dia dilakukan agar para penyelenggara pemilu di daerah terutama kesekretariatan sebagai jantungnya organisasi penyelenggara pemilu tidak terganggu pekerjaannya.
Selain itu, Pemda juga dilarang memutasi pejabat eselon enam bulan sebelum hari Pemilihan Kepala Daerah 2020 demi menjaga netralitas dari aparatur sipil negara (ASN).
"Tidak boleh dilaksanakan pemindahan mutasi pejabat di daerah yang ada Pilkadanya kecuali atas izin Pemerintah Pusat untuk menjaga netralitas. Jangan sampai nanti menjelang Pilkada kemudian terjadi pergantian ke orang-orang yang nanti pro petahana," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI pada Senin 23 September 2019 secara resmi meluncurkan penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020.
Pilkada serentak tersebut akan digelar di 270 daerah atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
"Bukan sesuatu hal yang mudah karena 270 itu hampir separuh dari 548 daerah di Indonesia,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Baca juga: KPU dorong Kemendagri rampungkan rekam-cetak KTP-e sebelum pilkada
Baca juga: KPU Badung: Tiga kecamatan kekurangan pendaftar PPK untuk Pilkada 2020
Baca juga: Mendagri: DP4 Pilkada 105 juta jiwa
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
