Kemendes PDTT maksimalkan program padat karya tunai cegah urbanisasi

Palu (ANTARA) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memaksimalkan program padat karya tunai di semua desa di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga serta mencegah terjadinya perpindahan masyarakat dari desa ke kota (urbanisasi).

"Kita terus upayakan pembangunan sumber daya manusia di desa, pembangunan keterampilannya, termasuk kerja yang ada di desa. Nah, lalu masyarakat desa akan ditingkatkan kesejahteraannya lewat program padat karya tunai," ucap Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Dr Yusra di Palu, Kamis.

Yusra menjelaskan lewat program padat karya tunai, 30 persen dana desa yang diberikan oleh negara lewat pemerintah ke desa dapat digunakan untuk membayar atau mengupah tenaga kerja di desa.

"Ini salah satu skema untuk mencegah urbanisasi, masyarakat desa pergi ke kota berbondong-bondong untuk mencari kerja. Olehnya, 30 persen dana desa digunakan membayar upah pekerja di desa," ujar dia.

Dirinya menguraikan Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Desa PDTT menyiapkan Rp72 triliun APBN untuk dana desa yang dibagikan kepada 74.953 desa, 434 kabupaten di 33 provinsi.

Dengan dana sebesar itu, kata Yusra Kemendesa PDTT juga terus mendorong pembentukan dan pemaksimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa, yang akan mendongkrak target program padat karya tunai.

"Nah BUMDes juga akan bersinergi dengan program padat karya tunai. BUMDes tidak hanya nama, tidak hanya sekedar dibentuk. Tetapi harus ada kegiatan ekonomi, kegiatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa," ujarnya.

Dia menguraikan hingga saat ini terdapat kurang lebih sekitar 40 ribu BUMDes di seluruh Indonesia yang telah terbentuk dari total desa 74.953 desa.

Kemendesa PDTT, urai dia sampai tahun 2019 telah melatih kurang lebih sekitar 20 ribu BUMNDes dari seluruh Indonesia terkait peningkatan sumber daya manusia, meliputi peningkatan kapasitas, pengelolaan dan managemen BUMNDes.

"Pengurus BUMDes diharapkan lebih profesional dalam menjalankan roda organisasi BUMDes, untuk menunjang target pembangunan kesejahteraan masyarakat di desa," imbuhnya.