Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan menaikkan nilai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp2 triliun, sehingga total kredit yang bisa disalurkan pada 2009 naik menjadi Rp20 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Jumat mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan nilai pinjaman KUR menjadi duakali lipat pada 2009 itu,merupakan bagian dari upaya pemerintah menggerakkan sektor riil di tengah situasi krisis keuangan global.
Untuk setiap jaminan senilai Rp1 triliun yang disimpan pemerintah di Lembaga Penjaminan, KUR yang bisa disalurkan senilai Rp10 triliun, sehingga dengan penjaminan Rp2 triliun penyaluran KUR 2009 bisa mencapai Rp20 triliun.
Keputusan soal nilai penjaminan KUR itu diambil dalam rapat evaluasi kinerja KUR yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh jajaran menteri-menteri ekonomi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, serta kalangan perbankan di Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) pusat, hari ini.
Pada 2008, nilai jaminan yang dibayarkan pemerintah adalah Rp1,4 triliun sehingga KUR yang dapat disalurkan senilai Rp14 triliun.
Presiden Yudhoyono menjelaskan, dalam RAPBN 2009, nilai KUR yang tercantum untuk disalurkan pada 2009 adalah Rp10 triliun. Oleh karena itu, ia telah menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pendekatan dengan DPR agar nilai tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
"Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan untuk memperjuangkan dengan DPR agar menjadi solusi. Maka, yang Rp1 triliun itu tahun depan dapat menjadi Rp2 triliun dengan harapan makin banyak kredit untuk disalurkan," tutur Presiden.
Sejak dicanangkan pada November 2007, penyaluran KUR hingga November 2008 telah mencapai Rp12 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1,567 juta orang dengan komposisi nilai kredit di atas Rp5 juta sebanyak Rp2,85 triliun dan di bawah Rp 5 juta sebanyak Rp5,752 triliun.
Presiden Yudhoyono berharap sisa KUR Rp2 triliun dari total Rp14 triliun yang disediakan dapat terserap seluruhnya pada Desember 2008.
Presiden menyatakan optimismenya terhadap program KUR untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan mengurangi jumlah pengangguran.
Program KUR yang telah berjalan selama satu tahun, menurut Presiden, hanya menghasilkan kredit macet tak lebih dari satu persen.
Presiden menyampaikan kepercayaannya kepada para pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi yang menjadi nasabah KUR bahwa mereka sangat taat membayar cicilan kredit.
"Saya memonitor terus, mereka berdisiplin membayar. Yang betul-betul tidak membayar itu karena ada masalah keluarga, bencana, atau memang ada masalah dengan usahanya," ujarnya.
Dalam rapat evaluasi KUR, pemerintah juga memutuskan untuk memperbaiki sejumlah peraturan yang saat ini dinilai menghambat keberhasilan program KUR di lapangan seperti mempermudah persyaratan untuk peminjam baru serta memperpanjang skema kredit bagi peminjam lama yang ingin mengembangkan usahanya.
Selain itu, perbankan yang menyediakan fasilitas KUR juga diminta Presiden untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon nasabah.
Evaluasi satu tahun program KUR dimaksudkan agar fasilitas kredit dengan pola penjaminan dari pemerintah ini dapat menciptakan peluang usaha di tengah dampak krisis keuangan global.
Fasilitas KUR disediakan oleh enam bank pemerintah yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN dan Bank Syariah Mandiri.
Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha, dan PT Asuransi Kredit Indonesia dengan fokus terhadap lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.
Dari total jumlah kredit yang disalurkan sebanyak Rp12 triliun, sebanyak 60,13 persen untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, 21,26 persen ke sektor pertanian, 3,27 persen ke sektor jasa, 2,11 persen ke sektor industri pengolahan, dan sisanya ke sektor-sektor lain.
KUR paling banyak diserap oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 15,06 persen, dan Jawa Barat 12,35 persen.
BRI saat ini menyalurkan KUR terbanyak senilai Rp8,603 triliun, diikuti BNI 1,163 triliun, Bank Mandiri Rp1,13 triliun, Bukopin Rp628 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp332 miliar, dan Bank BTN Rp176 miliar.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008