Presiden Evaluasi Penyaluran KUR

Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah mengevaluasi kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan selama satu tahun sejak 5 November 2007.

Evaluasi itu dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan menteri-menteri ekonomi dan kalangan perbankan di ruang rapat Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Jumat.

Evaluasi yang tertutup dari liputan media itu dimulai dengan paparan dari Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, lalu diikuti penjelasan dari jajaran pimpinan bank pemerintah penyalur KUR seperi BRI, Bank Mandiri dan BNI, dan ditutup dengan pengarahan dari Presiden.

Evaluasi KUR dimaksudkan agar fasilitas kredit dengan pola penjaminan dari pemerintah ini dapat menciptakan peluang usaha di tengah dampak krisis keuangan global.

Fasilitas KUR disediakan oleh enam bank pemerintah yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN dan Bank Syariah Mandiri.

Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha, dan PT suransi Kredit Indonesia dengan fokus terhadap lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

Hingga November 2008, penyaluran KUR telah mencapai Rp12 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1,567 juta orang dengan komposisi nilai kredit di atas Rp5 juta sebanyak Rp2,85 triliun dan di bawah Rp 5 juta sebanyak Rp5,752 triliun.

Dari total jumlah kredit yang disalurkan, sebanyak 60,13 persen untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, 21,26 persen ke sektor pertanian, 3,27 persen ke sektor jasa, 2,11 persen ke sektor industri pengolahan, dan sisanya ke sektor-sektor lain.

KUR paling banyak diserap oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 15,06 persen, dan Jawa Barat 12,35 persen.

BRI saat ini menyalurkan KUR terbanyak senilai Rp8,603 triliun, diikuti BNI 1,163 triliun, Bank Mandiri Rp1,13 triliun, Bukopin Rp628 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp332 miliar, dan Bank BTN Rp176 miliar.(*)