AC Bandara Mati, Tak Perlu Bayar "Airport Tax"

Jakarta (ANTARA News) - PT Angkasa Pura I selaku pengelola 13 bandara di kawasan Indonesia Timur mengkaji kemungkinan menggratiskan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawan Udara (PJP2U) atau airport tax, jika pelayanan di bandara terganggu signifikan seperti matinya AC utama di Bandara Juanda, Surabaya.

"Ada opsi seperti itu. Direksi AP I sedang mencari payung hukumnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Henny Dewanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis pagi.

Penegasan itu terkait terganggunya pelayanan di Bandara Juanda Surabaya akibat matinya sistem pendingin udara (Air Conditioner/AC) utama di bandara itu sejak Sabtu (29/11) hingga Selasa (2/12).

Akibat peristiwa itu, kenyamanan para calon penumpang terganggu sehingga pengelola bandara terpaksa mengatasi dengan ribuan balok es batu sebagai pendingin, termasuk memasang 43 unit AC portable dan 27 kipas angin blower di terminal keberangkatan domestik maupun internasional.

Henny melanjutkan, pembebasan tarif PJP2U di bandara seperti itu dimungkinkan sebagai bentuk kompensasi bagi kenyamanan penumpang yang telah terganggu secara signifikan.

"Tentu pembebasan airport tax ini hanya selama kenyamanan yang terganggu itu," katanya.

Terkait dengan peristiwa terganggunya AC utama di Bandara Juanda tersebut, pihaknya secara terbuka meminta maaf kepada para pengguna jasa di bandara itu. "Kami atas nama manajemen meminta maaf atas ketidaknyamanan itu," katanya.

"Saat peristiwa terjadi, kami juga telah memberikan sejumlah kompensasi seperti minuman dingin kepada para calon penumpang di bandara itu," kata Henny.

Tarif PJP2U di Bandara Juanda untuk keberangkatan internasional Rp150 ribu per penumpang, sedangkan untuk domestik Rp30 ribu per penumpang. Potensi pendapatan PT AP I di 13 bandara yang dikelolanya per hari dari PJP2u ini mencapai Rp5 miliar per hari.

AP I sejauh ini mengelola 13 bandara di Indonesia seperti Bandara Juanda, Surabaya, Ngurah Rai, Bali, hingga Eltari, Kupang. Sementara terminal baru Bandara Juanda diresmikan penggunannya pada oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sejak 15 November 2006, meski sudah dioperasionalkan sejak 7 November 2006. (*)