Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan politik di Thailand dan memaklumi penundaan pelaksanaan pertemuan puncak ke-14 ASEAN dikarenakan krisis politik dalam negeri. Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu, keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand untuk memberhentikan Perdana Menteri Somchai Wongsawat menambah kompleksitas krisis politik yang sudah berkepanjangan di Thailand. Dengan transisi pemerintahan yang tidak mudah maka menjadi semakin pasti pelaksanaan pertemuan puncak ke-14 ASEAN yang semula dijadwalkan pada pertengahan Desember diundurkan. Memperhatikan perkembangan politik di Thailand dan untuk memelihara momentum kerjasama ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan dua hal yang bersifat mendesak. Pertama, pelaksanaan pertemuan Menlu ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta untuk mengesahkan pembelakuan Piagam ASEAN dan kedua pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3 di Bali untuk membahas upaya bersama mengatasi krisis keuangan global. Sementara itu ditemui di Istana Merdeka seusai mendampingi Presiden Yudhoyono menyampaikan dua usulan Indonesia itu, Menlu Hassan Wirajuda mengakui adanya suara-suara yang meminta pelaksanaan pertemuan puncak diundur. "Kita (Indonesia) memaklumi perkembangan tentang kemungkinan pertemuan puncak itu dimundurkan. Tapi ada beberapa pertemuan tingkat menteri yang mungkin tidak bisa menunggu sampai pertemuan puncak itu," katanya. Hassan juga mengatakan bahwa penundaan pertemuan puncak hendaknya dapat dilakukan sebelum Maret 2009. "Susah untuk dispekulasikan tapi mungkin Januari atau Februari paling lambat, karena Maret sudah ada agenda-agenda internasional lainnya. Jadi dengan kata lain kita berharap jangan terlalu lama," ujarnya. Pemerintah Thailand pada Selasa malam (2/12) mengumumkan bahwa pelaksanaan pertemuan puncak ke-14 ASEAN diundurkan hingga Maret 2009. Disebutkan pula bahwa pengesahan Piagam ASEAN akan dilakukan di Sekretariat ASEAN Jakarta.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
