Soal keterlambatan APBD, bupati-DPRD di Kalbar diminta lebih harmonis

Tahun ini saya menjadi prihatin karena ada dua APBD kabupaten yang bermasalah, di mana untuk APBD Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD-nya, kemudian Kabupaten Mempawah yang masih berpolemik antara DPRD dan pemkab

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta kepada DPRD dan pemerintah kabupaten yang ada di daerah itu dapat meningkatkan harmonisasinya dan tidak berselisih paham terkait APBD 2019 yang belum tuntas agar bisa menjadikan keterlambatan tersebut sebagai pelajaran supaya tidak terulang ke depan.

"Tahun ini saya menjadi prihatin karena ada dua APBD kabupaten yang bermasalah, di mana untuk APBD Kabupaten Melawi mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD-nya, kemudian Kabupaten Mempawah yang masih berpolemik antara DPRD dan pemkab," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, hal itu menunjukkan harmonisasi dalam pemerintahan tidak baik dan ini tentu menjadi catatan bagi masyarakat di dua daerah tersebut yang pastinya meminta berbagi percepatan pembangunan dan tata pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Sutarmidji, yang namanya pemerintah di dalamnya ada unsur legislatif dan eksekutif sehingga antara lembaga ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun tata kelola pemerintahannya.

Untuk itu, kata dia, antara legislatif dan eksekutif di daerah perlu melakukan banyak pembenahan agar bisa berjalan bersama dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya.

"Ke depan saya berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi, sehingga ini harus menjadi contoh dan dibenahi agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah," katanya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan, dirinya sebagai gubernur menginginkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal yang cepat, transparan, murah karena itu yang penting.

Sutarmidji menambahkan, memang tidak gampang menata wilayah yang di dalamnya memiliki masyarakat yang heterogen seperti di Kalbar.

Kalbar memiliki masyarakat dengan latar belakang suku dan agama berbeda-beda. Namun, menurutnya, jika itu bisa dikelola dengan baik, justru itu menjadi modal yang sangat baik untuk pembangunan.

"Makanya, sebagai gubernur, saya selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang dapat merangkul semua lapisan masyarakat tanpa membedakan
suku atau agama tertentu dan saya akan menghindari sekecil apapun yang namanya diskriminatif," demikian Sutarmidji.