Soal pemilihan Wagub DKI, PKS minta masyarakat ikut jadi pengawas

PKS harus mengalah karena Pemprov DKI Jakarta sudah lama tidak memiliki Wakil Gubernur

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakhir Purnomo meminta masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur Jakarta dengan dua kandidat yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS dan Riza Patria dari Partai Gerindra.

Tidak hanya masyarakat, PKS juga mengajak aparat penegak hukum bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut bergabung mengawasi proses yang akan berjalan di DPRD DKI Jakarta itu.

"Tolong prosesnya diawasi, jadi kontes pemilihan Wakil Gubernur betul-betul berjalan 'fairplay'. Termasuk aparat penegak hukum, KPK, dan media ikut mengawasi supaya proses demokrasi di DPRD betul-betul 'fairplay'," kata Sakhir di DPW PKS Jakarta, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa.

Lebih lanjut, Sakhir mengajak anggota DPRD DKI bertanggung jawab dalam proses pemilihan Wakil Gubernur mewakili warga Jakarta tetap berlaku sesuai dengan aturan yang ada.

"Setiap kegiatan politik bisa saja terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, atau yang melawan hukum misalnya politik uang. Kita tidak ingin itu terjadi dalam proses yang berlangsung di DPRD DKI dalam urusan pemilihan Wakil Gubernur," kata Sakhir.

Pengawasan adalah kunci antisipasi dari kegiatan- kegiatan yang bersifat negatif dan mencederai proses demokrasi yang berlangsung terutama dalam Pemilihan Wagub kali ini.

"Kita ingin proses demokratisasi pemilihan Wagub berjalan secara 'fair'. Kita berharap yang terpilih itu merupakan Wagub DKI yang terbaik serta bisa bersinergi dengan Gubernur," kata Sakhir.

Sakhir juga berharap proses pemilihan Wakil Gubernur segera selesai setelah sebelumnya mandek selama 1 tahun 8 bulan dengan dua nama Cawagub yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Dengan kondisi mandek itu, Gerindra mengajukan nama baru sebagai Cawagub DKI Jakarta yaitu Riza Patria.

PKS pun akhirnya menerima nama tersebut dan menilai keputusan dua nama Cawagub dari dua partai yang berbeda itu pun merupakan hasil 'Win-Win Solution'.

"Kami memahami ada dinamika yang perlu diselesaikan. Artinya kami memahami alasan para pimpinan berkomunikasi. Itu 'Win-Win Solution' kasihan Jakarta terlalu lama tidak punya Wagub. Jadi mau tidak mau PKS harus mengalah," ujar Sakhir menutup sesi tanya jawab dengan wartawan.