Bangkok (ANTARA News) - Deputi Perdana Menteri Chavarat Charnveerakul ditunjuk sebagai pejabat Perdana Menteri Thailand setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan partai penguasa, Partai Kuasa Rakyat (PPP), bersalah karena melakukan politik uang dalam pemilu tahun lalu dan melarang para pengurus PPP ikut kegiatan politik selama lima tahun ke depan.Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Nattawut Saikua, Selasa siang waktu Bangkok, seperti dilaporkan Bangkok Post dalam situsnya.Somchai Wongsawat langsung dibebastugaskan dari jabatannya sebagai PM Thailand hanya sekitar satu jam setelah partainya dinyatakan terlarang oleh Mahkamah Konstitusi.Nattawut yang seorang perempuan itu mengatakan, bahwa PM adinterim Chavarat akan memimpin semua rapat kabinet di masa mendatang dan sebuah sidang parlemen untuk memilih dan menunjuk PM baru Thailand.Chavarat menyatakan, enam partai berkoalisi akan tetap bekerjasama untuk mendorong tuntasnya tugas pemerintahan sementara ini. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
