Padang rancang aplikasi kebencanaan bisa diakses lewat telepon pintar

jalur evakuasi di Padang belum diakses oleh penyandang disabilitas

Padang, (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Sumatera Barat merancang aplikasi kebencanaan yang bisa diakses lewat telepon pintar sebagai pemberitahuan dan peringatan dini bencana bagi warga.

"Aplikasi sederhana tersebut diharapkan bisa diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan berbasis teknologi informasi," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldi di Padang, Selasa.

Ia memberi contoh saat ini untuk pemberitahuan batas maksimum jangkauan gelombang tsunami di Padang sudah dipasang garis yang bertuliskan zona selamat tsunami di sejumlah titik jalan.

"Jadi seandainya terjadi gempa dan tsunami warga cukup melakukan evakuasi sampai garis biru batas tersebut dan tidak perlu lebih jauh lagi," ujar dia.

Ia berharap dengan adanya aplikasi sederhana dapat membantu memberi tahu warga batas jangkauan aman tsunami tersebut.

"Sehingga warga tidak perlu khawatir dan panik dan mengetahui kemana lokasi yang pas untuk menyelamatkan diri," ujarnya.

Pembuatan aplikasi tersebut sejalan dengan hasil kajian cepat Ombudsman perwakilan Sumatera Barat yang menemukan belum ada Standar Operasional Prosedur layanan informasi dan pengelolaan pengaduan terkait gempa dan tsunami di daerah itu.

"Berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman ditemukan alur pengaduan yang tidak jelas, masyarakat tidak tahu mau melapor dan mencari informasi ke mana sehingga pengelolaan pengaduan yang tidak efektif berpotensi menimbulkan maladministrasi," kata Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani.

Menurut dia Sumatera Barat merupakan daerah dengan ancaman potensi gempa dan tsunami dan ada tujuh kabupaten kota di sepanjang pesisir Sumatera yang memiliki kerawanan tinggi.

Oleh sebab itu, mitigasi bencana gempa dan tsunami menjadi penting dipenuhi dan layanan informasi serta pengaduan harus menjadi acuan pelayanan di bidang kebencanaan, kata dia.

Ia memaparkan berdasarkan hasil kajian cepat tentang layanan informasi dan pengelolaan bencana di lima kabupaten dan kota perlu dilakukan sejumlah perbaikan.

Untuk di Kota Padang ditemukan saat ini sudah memiliki data jalur evakuasi dan cukup banyak dibandingkan daerah lain namun perlu dilakukan verifikasi dengan menghimpun masukan dari masyarakat, kata dia.

"Selain itu jalur evakuasi di Padang belum diakses oleh penyandang disabilitas," kata dia.

Terkait dengan tempat evakuasi sementara Ombudsman menemukan di Padang butuh 140 bangunan namun saat ini yang baru ada empat bangunan dan ada 70 bangunan yang bisa jadi tempat evakuasi sementara akan tetapi perlu dilakukan uji struktur.

Untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik Ombudsman menemukan di Padang sarana pengaduan di BPBD Padang sudah dipublikasikan namun alur dan mekanisme tidak dicantumkan.

Ombudsman menyarankan perlu ada SOP mengatur tentang layanan informasi dan pengelolaan pengaduan sebagai upaya pencegahan dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat.