Jakarta (ANTARA News) - Direktur Reform Institute Yudi Latif berpendapat, salah alamat jika suatu patai politik (parpol) mendiskreditkan iklan politik PDI Perjuangan (PDIP) tentang sembako murah. "Dari sudut pandang politik, apa yang dilakukan Megawati dan PDIP merupakan tawaran program. Karena itu, partai lain akan lebih elegan jika mengajak debat terbuka mengenai program yang ditawarkan PDIP," katanya di Jakata, Senin. Dia menambahkan bahwa PDIP sudah lebih maju karena berani menawarkan harga sembilan bahan pokok (sembako) murah sebagai program konkret. "Jadi kalau partai lain merasa tidak pas dengan iklan tersebut ya tinggal diajak debat terbuka untuk mengadu program," ujarnya.Menurut Yudi, dengan saling mengadu program maka rakyat dalam memberikan pilihannya nanti bukan sekedar memilih figur atau dari parpol mana pasangan capres diusung. Tetapi, pilihan masyarakat sudah lebih rasional karena ada harapan yang ditunggu karena telah mengetahui program konkret apa yang akan dilakukannya jika terpilih. "Kita bisa mencontoh bagaimana model kampanye di AS, mereka kan saling mengadu program dan diperdebatkan di depan publik," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok meragukan janji calon presiden Megawati Soekarnoputri akan dapat ditepati jika nanti memenangkan pemilihan Presiden 2009. "Saya sangat ragu dengan janji itu. Apalagi Indonesia ke depan sedang mengalami krisis global. Jadi saya kira itu cuma janji saja," katanya.Karena itu, Partai Demokrat tidak merasa khawatir apa yang dilakukan Megawati melalui iklannya akan dapat merusak citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada pemilu Presiden mendatang akan diusung kembali sebagai capres. "Untuk orang yang mengerti, iklan Mega tidak berpengaruh. Jadi ngapain harus dikhawatirkan," ujarnya.Di tempat tepisah, pakar ekonomi Fadhil Hasan menilai iklan Megawati sebagai kejelian dalam melihat apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Mengenai bisa atau tidaknya hal itu dilakukan jika nantinya Mega menang, maka sangat tergantung dari kemauan politik dalam setiap kebijakan. Sebab, jelas dia, pemerintah punya kewenangan untuk mengatur stabilitas harga pangan."Jadi bisa atau tidak sembako murah itu diwujudkan ya jawabannya harus bisa. Karena di Indonesia stabilitas harga pangan bisa dikendalikan pemerintah dengan berbagai aturannya," katanya.Untuk mengendalikan stabilitas itu, katanya, pemerintah bisa melakukan dengan mengendalikan pasokan dan suplai sembako agar bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik dalam jangkauan daya beli maupun penjualan produksi pangan oleh masyarakat."Jadi realistis atau tidak iklan tentunya relatif penilaiannya. Tapi pemerintah ke depan memang harus bisa melakukan itu karena sembako merupakan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," demikian Fadhil Hassan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
