DPR: Optimalkan Dana PKBL BUMN untuk Sektor Riil

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR-RI meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sehingga tepat sasaran dan mampu menggerakkan sektor riil.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said tersebut juga sepakat untuk membuat prosedur tetap penyaluran PKBL yang melibatkan Permodalan Nasional Madani, Perum Pegadaian, dan Bahana Artha Ventura.

"Penyaluran PKBL harus ada transparansi, selama ini ada rumor bahwa PKBL tidak merata hanya kepada orang-orang tertentu dekat dengan pejabat BUMN," kata anggota DPR Fraksi PPP, Epyardi Asda.

Menurut Epyardi, meskipun penyaluran PKBL murni merupakan aksi korporasi perseroan namun karena itu merupakan dana BUMN maka harus ada transparansi.

"Khusus untuk Bina Lingkungan karena sifatnya berbentuk hibah harus jelas siapa yang berhak menerima," katanya.

Hingga 2007 realisasi dana PKBL BUMN mencapai Rp1,39 triliun terdiri atas Program Kemitraan Rp1,01 triliun dan Bina Lingkungan Rp369,84 miliar.

Dana pinjaman PKBL tersebut diserap oleh 47.246 unit UKM, dengan rata-rata pinjaman sekitar Rp21,5 juta.

Kementrian BUMN mencatat, jumlah PKBL pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp1,6 triliun terdiri atas PK Rp1,2 triliun dan BL sekitar Rp400 miliar.

Secara keseluruhan akumulasi penyaluran pinjaman PKBL sejak tahun 2000 hingga 2007 mencapai Rp6,3 triliun kepada sekitar 496.000 unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, secara nasional alokasi penyisihan laba untuk pendanaan PK semain mengecil karena membaiknya tingkat pengembalian pinjaman dari UKM binaan.

Sedangkan alokasi BL semakin diperbesar mengingat tingginya kebutuhan dan harapan terhadap peran sosial BUMN.

"Ada peningkatan jumlah, akan tetapi rasio kredit macet juga relatif menurun," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menneg BUMN Gumilang Hardjakoesoema mengatakan, untuk lebih meningkatkan unsur transparansi dan efektivitas penyaluran PKBL kerjasama dengan Perum Pegadaian, PNM dan Bahana perlu ditingkatkan.

Kerjasama dengan tiga BUMN pengelola dana tersebut ditujukan bagi 15 BUMN yang memiliki dana PKBL besar seperti Pertamina, Telkom, Perusahaan Gas Negara, Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, Aneka Tambang, Krakatau Steel, Semen Gresik.

"Dana PKBL !5 BUMN tersebut lebih dari sekitar 60 persen dari total dana bergulir setiap tahun," ujarnya.(*)