Jakarta (ANTARA News) - Delegasi Pemerintah Korea Utara (Korut) belajar manajemen Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) program keluarga berencana (KB) di Indonesia, mulai 1-13 Desembe 2008 yang dipimpin Wakil Direktur Departemen Pengawasan Obat Kementerian Kesehatan Korut Park Song Chol. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengemukakan hal itu usai membuka pelatihan tujuh anggota delegasi Korut di Kantor BKKBN Jakarta Timur, Senin.Sudibyo mewakili Kepala BKKBN Sugiri Syarief menyambut baik delegasi Korut (DPRK - Democratic Peoples Republic of Korea) yang akan belajar tentang sistem infomasi manajemen logistik (SIML) KB dan JKK KB di Indonesia.Indonesia sejak 2006 dijadikan salah satu percontohan manajemen Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) program keluarga berencana (KB) dunia sehingga kini menjadi salah satu pusat pelatihan bagi pelatih JKK oleh badan PBB bidang kependudukan (UNFPA).Menuut Sudibyo, Indonesia sejak 1971 telah melaksanakan program KB dengan menyediakan seluruh kebutuhan alat kontrasepsi (alkon) bagi peserta KB dari pemerintah pusat sehingga mampu menurunkan total kesuburan wanita (TFT - Total Fertility Rate) dari 5,6 anak pada 1971 menjadi 2,6 anak pada 2002 hingga saat ini.Namun, sejak pemberlakuan otonomi daerah bidang KB kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2004, maka ketersediaan alkon menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot untuk memenuhi alkon bagi penduduknya, namun sebagian besar alkon penduduk miskin masih disubsidi BKKBN.Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Indonesia mencapai 50 juta orang, 27 juta PUS diantaranya menggunakan alkon KB dan setiaptahun terdapat 7 juta PUS baru yang membutuhkan alkon, seperti pil, suntik, spiral, kondom dan susuk (implan)."Dari 27 juta PUS dan 7 juta PUS baru setiap tahunnya, hampir 30 persennya dari PUS keluarga miskin yang harus diberikan alkon secara gratis agar kelangsungan ber-KB tetap berjalan," katanya didampingi Deputi bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Kasmiyati.Karena itu, BKKBN meminta pemkab/pemkot se-Indonesia membentuk JKK yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti LSM, swasta, tokoh masyarakat agar terjamin ketersediaan alkon KB dan mampu mengawasinya dalam disibusinya.Sudibyo memberikan contoh, Pemkab Ende di NTT, Pemkab Boyolali di Jateng, Pemkab Malang di Jatim telah membentuk JKK guna menjamin keterseiaan alkon KB dan jenis alkon yang dibutuhkan serta sistem penyimpanan di gudang agar tetap steril dan tak kaduluwarsa.Kendati demikian, katanya, BKKBN memberikan bantuan pengadaan alkon bagi penduduk miskin melalui pemkab/pemkot dan melaksanakan program KB untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta keluarga berkualitas sesuai tujuan pembangunan milenium (MDGs) 2010.Delegasi Korut jua akan meninjau kegiatan KB dan Posyandu serta gudang farmasi alkon KB di Jawa Barat. Pelatihan JKK KB di Indonesia juga telah diikuti 25 peserta dari 10 negara, yakni Indonesia, Mongolia, Afghanistan, Butan, India, Iran, Myanmar, Pakistan, Fiji dan Papua New Guinea pada awal November 2008.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
