Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PDIP Pramono Anung, di Surabaya, Sabtu, mengatakan, kekhawatiran PDIP pada mekanisme pencoblosan baru tersebut khususnya terhadap model dari kertas suara yang berbeda dengan pemilu tahun lalu.
"Kalau pemilu lalu, model kertas suara ada foto dan nama caleg (calon anggota legislatif), tapi saat ini cuma nama caleg saja," katanya di acara rapat koordinasi badan pemenangan pemilu di kantor DPD PDIP Jawa Timur Jalan Kendangsari Industri Surabaya.
Selain itu, kata dia, undang undang (UU) Parpol Nomor 10 tahun 2008 tentang partai politik tersebut juga menerapkan aturan dalam pencoblosan seperti pemilih tidak boleh mencoblos tanda gambar parpol dan nama caleg secara bersamaan. Para memilih hanya diizinkan untuk mencoblos salah satu. "Kalau mencoblos dua-duanya dianggap tidak sah," katanya menambahkan.
Menurut dia dengan banyaknya kertas suara dan jumlah partai yang banyak atau sekitar 38 partai politik, serta caleg yang jumlahnya melebihi 300 orang, kemungkinan akan banyak terjadi kesalahan.
Pramono Anung mengatakan mekanisme pencoblosan seperti itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi PDIP mengingat selama ini massanya banyak dari kalangan tradisional atau masyarakat pedesaan.
"Saya kawatir banyak masyarakat tradisional yang tidak mengetahui mekanisme itu. Ini nantinya yang dirugikan adalah partai dan calegnya," katanya.
Bahkan, kata Pramono, pihaknya sudah pernah mencoba kertas suara tersebut di daerah pemilihan masing-masing, dan hasilnya 90 persen kertas suara mengalami kerusakan.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melakukan sosialisasi tanda gambar ke massa bawah khususnya masyarakat tradisional melalui caleg yang ada.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
Belum apa2 sudah diperas, nah, bagaimana kalau sudah punya jabatan di pemerintahan! Tapi awas2! Beda dari masa Pres MSP, KPK masa kini garang dan bertaring!