Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengutamakan rasa keadilan masyarakat daripada keadilan formal dalam menangani sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Permintaan tersebut dikemukakan Barisan Muda Nahdlatul Ulama, gabungan sejumlah organisasi di jajaran NU, di Jakarta, Jumat. Mereka antara lain dari Lajnah Ta`lif wan Nasyr (LTN) NU, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta Lembaga Seniman dan Budayawan NU. "Kami meminta MK mendahulukan rasa keadilan masyarakat dalam memutuskan sengketa Pilgub Jatim. Kami berharap MK tidak terpaku hanya pada masalah penghitungan suara, namun juga mempertimbangkan proses pelaksanaan Pilgub tersebut," kata Ketua Umum IPNU Idy Muzayyad. Dikatakannya, jika MK hanya mengacu pada hasil penghitungan, sementara dalam proses Pilgub tersebut terjadi banyak kecurangan, berarti MK melegalisasi kecurangan tersebut. "Tentu ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan praktik demokrasi," kata Idy. Sementara itu Ahmad Baso dari LTN NU menyatakan, pesta demokrasi, baik Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah, baru bisa menghasilkan pemimpin yang kredibel apabila berlangsung bersih, jujur, dan adil. "Bukan terpilih karena manipulasi atau kecurangan," kata Baso yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut. Oleh karena itu, kata Baso, terhadap proses gugatan sengketa Pilkada, maka MK harus menangani secara adil,arif, dan bijaksana sehingga putusan yang dibuat bisa menenteramkan masyarakat. Baso membantah bahwa pernyataan Barisan Muda NU tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi MK yang pada 2 Desember mendatang akan memutus kasus sengketa Pilgub Jatim. "Kami tidak bermaksud mengintervensi MK. Kami hanya menyampaikan imbauan karena apa yang terjadi di Pilkada, termasuk Pilgub Jatim, akan menjadi cermin dalam Pemilu mendatang," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
