Menteri BUMN akan ujicoba kartu multimoda angkutan publik bulan ini

dari hasil pertemuan Menteri BUMN dengan Gubernur Jakarta, kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian bagaimana transportasi publik di Jakarta lebih mudah bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan kartu pembayaran multimoda transportasi publik di Jakarta dapat diujicoba pada bulan ini.

"Targetnya saya minta Januari ini nanti Presiden bersama Gubernur Jakarta dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa mencoba kartunya sesuai dengan hasil pertemuan antara BUMN dan pemerintah daerah Jakarta," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sesuai dengan arahan dari rapat terbatas Presiden Joko Widodo bulan Februari 2019 mengenai bagaimana masyarakat Jakarta sebagai kota yang tidak kalah modern dari kota-kota besar lainnya di dunia, namun transportasi publik tidak terkoneksi atau terintegrasi satu sama lain.

Ketika dari bandara mau naik MRT, masyarakat harus menggunakan kartu yang lain begitu pula saat naik kereta atau bus harus menggunakan kartu yang berbeda.

Maka dari itu Menteri BUMN kemudian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada November 2019 untuk membahas hal tersebut.

"Karena itulah Presiden meminta BUMN untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah dari hasil pertemuan Menteri BUMN dengan Gubernur Jakarta, kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian bagaimana transportasi publik di Jakarta lebih mudah bagi masyarakat," kata Erick.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah daerah menguasai 51 persen saham sedangkan BUMN hanya menguasai 49 persen saham sisanya.

Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT MRT Jakarta menandatangani perjanjian untuk membentuk sebuah perusahaan patungan.

Erick mengatakan bahwa perjanjian pembentukan perusahaan patungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi.

Perjanjian ini juga sebagai tindak lanjut Head of Agreement antara kedua belah pihak yang mengatur kesepakatan pembentukan perusahaan patungan yang akan melakukan kajian dan pelaksanaan integrasi transportasi serta pengembangan kawasan berorientasi transit di Jabodetabek.