Pemerintah perlu gencar kembangkan jaringan gas alam

Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah juga gencar mengembangkan jaringan gas alam

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dinilai perlu lebih gencar lagi dalam mengembangkan jaringan perpipaan gas alam di berbagai daerah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan gas bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu.

"Kami juga berharap pada saat yang sama Pemerintah juga gencar mengembangkan jaringan gas alam, agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan menggencarkan pengembangan jaringan gas alam maka ke depannya bakal mengurangi secara signifikan tingkat ketergantungan terhadap impor elpiji.

Selain itu, ujar Mulyanto, hal tersebut juga dinilai akan mengatasi permasalahan lainnya seperti defisit transaksi berjalan dan devisa yang tergerus karena aktivitas impor tersebut.

Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM dapat berhati-hati dalam membuat rencana menarik subsidi elpiji 3 kilogram yang rencananya akan dimulai pada semester II tahun 2020.

"Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono. Karena kebijakan penarikan subsidi gas 3 kilogram akan berdampak luas bagi masyarakat," kata Mulyanto.

PKS, lanjutnya, pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut, asalkan pada saat yang sama Pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pada semester II tahun ini, pemerintah akan menghentikan subsidi pada harga elpiji tiga kilogram (gas melon).

"Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji tiga kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan, ujar Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait skema penyaluran agar tepat sasaran.

"Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji tiga kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," ucapnya.

Ia mengemukakan beberapa skema yang muncul untuk penyaluran subsidi, yakni dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.

"Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan," paparnya.