Anggota DPR harapkan SKK Migas ringankan harga gas industri

Saya minta SKK Migas jangan kalah gesit dengan PT Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengharapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat meringankan harga gas industri.

"Saya minta SKK Migas jangan kalah gesit dengan PT Pertamina, karena SKK Migas lebih punya kewenangan dan itu merupakan tugas utamanya," katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu hal yang paling tanggap dilakukan Pertamina adalah langkah Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, yang langsung membicarakan permasalahan harga gas tersebut dengan Kepala Kantor Staf Presiden.

Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) itu mengemukakan untuk mengetahui harga gas bisa turun atau tidak, maka SKK Migas harus menyampaikan biaya produksi gasnya.

Politisi Gerindra itu memaparkan hal yang harus disampaikan adalah biaya finansial murni, yang tidak termasuk sumbangan dan pungutan lainnya. Kedua, lanjutnya, adalah beban biaya ekonomis yakni biaya yang sudah ditambah pajak dan sebagainya.

"Dengan demikian, SKK Migas bisa menyampaikan ke Presiden, jika biayanya seperti itu, maka bisa naik atau tidak," ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radi mengingatkan penurunan harga gas industri tidak serta merta menurunkan keekonomian sektor industri.

"Belum tentu harga gasnya turun, industri langsung bergairah dan barang-barang menjadi murah, sebab gas hanya salah satu faktor, masih banyak faktor lain yang membuat harga hasil industri tinggi," katanya. Ia menyebut faktor tersebut di antaranya pajak, kebijakan upah buruh, transportasi serta bahan baku.

Fahmy juga menegaskan jika mengambil opsi impor gas, maka hal tersebut merupakan kesalahan besar. Menurut dia, impor gas akan memunculkan masalah baru, mengingat Indonesia memiliki gas yang melimpah.

Pada kesempatan lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan dirinya akan menghindari opsi impor gas untuk menekan harga gas industri.

"DMO (domestic market obligation atau kewajiban pasok ke dalam negeri) itu penting, sebab bisa menghambat impor. Kalau impor gas, maka akan ada masalah lain yaitu current account. Jika defisit neraca berjalan meningkat, maka dapat memengaruhi nilai tukar rupiah," katanya.