"Pak Ahok datang ke Kemensos mewakili Pertamina. Beliau kan Komisaris Utama Pertamina. Kita ngobrol tentang kemungkinan-kemungkinan sinergi antara Kemensos dengan Pertamina, khususnya di dalam membantu rakyat miskin," kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, mereka membahas tentang kemungkinan cara mensinergikan program-program subsidi seperti subsidi energi, LPG (Liquified Petroleum Gas) dan bahan bakar minyak (BBM) dalam satu waktu.
Baca juga: Kemensos salurkan Rp15 miliar ke daerah banjir Jabodetabek dan Banten
Setelah diskusi tersebut, tim dari Pertamina, yang akan dipimpin langsung oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, akan mengambil langkah lebih lanjut bersama dengan tim dari Kemensos dan perwakilan dari Bank Himbara.
"Mungkin dalam waktu dekat kita akan diskusi lebih detail mengenai data-data. Karena kuncinya adalah ketepatan sasaran," katanya.
Mensos berharap pendistribusian subsidi akan tepat sasaran dan benar-benar dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan itu.
"Supaya benar-benar rakyat yang paling berhak yang mendapatkannya," katanya.
Mensos belum dapat menjelaskan secara rinci tentang bentuk bantuannya, tetapi mengindikasikan bahwa kemungkinan bantuan yang akan disalurkan adalah bantuan nontunai karena dianggap dapat lebih tepat sasaran.
Baca juga: Layanan dukungan psikososial diberikan Kemensos untuk korban banjir
"Kita sedang pelajari. Ini kan baru pembicaraan pertama. Baru pembicaraan awal sehingga mungkin secara detail mungkin enggak bisa kita sampaikan saat ini," katanya.
Meski belum dapat memberikan rincian tentang bantuan tersebut, ia menyebutkan bahwa keduanya telah memiliki gagasan awal yang dapat disinergikan antara Pertamina, Kemensos dan juga kemungkinan menggandeng beberapa Bank Himbara.
Kemudian, terkait dengan kemungkinan apakah penyaluran bantuan itu akan dilakukan secara bertahap di masing-masing lokasi atau secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, Menteri Juliari mengatakan masih akan menunggu arahan Presiden.
"Ini menunggu Bapak Presiden. Kami sebagai eksekutornya tentunya mempersiapkan mekanismenya, mempersiapkan perangkatnya, infrastrukturnya. Keputusan akhirnya tetap ada di bawah Presiden," katanya.
Pewarta: Katriana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
