Tinjau Natuna, Komisi I DPR dukung kesigapan TNI-Bakamla

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Kamis, untuk memastikan kapal-kapal Tiongkok penangkap ikan ilegal sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid itu juga untuk memberi dukungan kepada mitra-mitra kerja Komisi I DPR yang bertugas di lapangan, khususnya TNI dan Bakamla yang telah bekerja siap siaga menjaga wilayah perairan Natuna.

Baca juga: Hikmahanto: Perkuat peran kapal "coast guard" Indonesia di Natuna
Baca juga: Natuna diusulkan jadi kawasan khusus pariwisata, ini alasannya

"Poinnya adalah, DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah bekerja dan siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Meutya menyampaikan kunjungan Komisi I DPR kali ini di perairan Natuna sekaligus untuk melakukan pendalaman terhadap personil, teknologi radar, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI dalam menjaga wilayah NKRI.

Dalam kaitan tersebut, lanjut Meutya, pihaknya ingin memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia yang kerap dimasuki kapal asing seperti kasus di perairan Natuna.

"Dari kunjungan ini kita mengharapkan mendapat masukan seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI maupun Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia, khususnya di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Meutya.

Politisi Golkar itu juga mendukung instruksi Presiden Joko Widodo agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan.

Menurut Meutya, ke depan pemerintah perlu menambah armada kapal yang dikhususkan untuk menjaga wilayah perairan natuna utara karena wilayah perairan ini kerap bersinggungan dengan tidak hanya Tiongkok namun juga Malaysia dan Filipina.

Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen untuk tata kelola pengungsi global
Baca juga: Di Jenewa, Meutya ajak dunia berbagi tanggung jawab soal pengungsi