Tokyo, (ANTARA News) - Jepang tetap menaruh kepercayaan yang kuat dengan situasi perekonomian di Indonesia dan menilai kebijakan keuangan yang dilaksanakan berada dalam jalur yang tepat.
Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar mengemukakan hal itu saat menerima Pemimpin Redaksi Kantor Berita Antara Saiful Hadi dan The Jakarta Post yang diwakili oleh Deputi Editor Novan Iman Santosa di Wisma Duta, Tokyo, Rabu.
Hal itu dikemukakan Dubes ketika menjawab pertanyaan seputar kebijakan rezim devis bebas yang mewacana di Indonesia menyusul krisis keuangan yang kini melanda dunia.
"Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat, karena bagaimanapun itu memberikan kepercayaan bagi asing untuk melihat kebijakan ekonomi Indonesia. Penerapan devisa terkontrol justru akan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor asing kepada Indonesia," kata mentan menteri keuangan itu.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Budiono memastikan pemerintah tetap menerapkan kebijakan devisa bebas, meski telah menerbitkan peraturan dalam pembelian valuta asing yang meminta dokumen transaksi pembelian valas senilai di atas 100 ribu dolar AS setiap bulannya.
Menyingung soal adanya kecaman bahwa pihak asing terlalu menikmati keuntungannyadi Indonesia yang justru menyebabkan persoalan bagi ekonomi Indonesia, Dubes mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat itu perlu melihat konteks dan filosofi saat kebijakan itu dibuat.
"Pada dasarnya upaya mendatangkan investasi itu untuk meningkatkan perekonomian nasional," kata Dubes kemudian mencontohkan Jepang yang banyak membantu Indonesia tanpa mempersoalkan hal lainnya.
Dubes juga mengkaitkan kepercayaan Jepang dengan membangun kerjasama Economic Partnership Agreement (EPA) antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani tahun lalu.
"Bagaimanapun hal itu akan membantu produk dan tenaga kerja Indonesia memasuki pasar Jepang yang berstandar internasional. pada akhirnya nanti akan 'memaksa' terjadinya peningkatkan kualitas produk dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia," kata Dubes.
Di lain pihak, Jusuf Anwar mengemukakan adanya keluhan Jepang mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang dinilai justru menghambat realisasi investasi di Indonesia.
"Memang perlu dibenahi juga masalah dalam negeri kita agar tetap menarik bagi investasi Jepang dan juga negara lain," kata Jusuf Anwar.
Kedua wartawan senior tersebut berada di Jepang bersama sepuluh wartawan ASEAN lainnya dalam rangka memperingati HUT ke-30 Asosiasi Penerbit Suratkabar dan Editor Jepang (Nihon Shinbun Kyokai-NSK).
NSK merupakan lembaga yang mensponsori peningkatan kualitas jurnalisme di ASEAN dan berupaya memberikan pemahaman positif mengenai Jepang sehingga timbul pengertian yang dalam mengenai Negeri Sakura tersebut.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008